2 Tersangka Korupsi Bupati Muara Enim Ditangkap
beritapapua.id - 2 Tersangka Korupsi Bupati Muara Enim Ditangkap - Koran Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka di Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan ini terkait kasus suap pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

2 Tersangka yang disebut-sebut adalah RS dan AHB. Mereka ditangkap KPK pada Minggu pagi, 26 April 2020. Namun dirinya tak menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang identitas dua tersangka yang ditangkap.

“Penangkapan pukul 07.00 dan 08.30 WIB di rumah tersangka masing-masing di Kota Palembang” kata ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulis pada Minggu malam dikutip dari Tempo.com. “Hasil penyidikan diperoleh bukti yang cukup sehingga KPK dapat menemukan kedua tersangka tersebut,” sambungnya.

Dua tersangka diduga ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi. Menurut Firli, penangkapan dua  tersangka itu berdasarkan hasil penyidikan dan setelah menemukan bukti yang cukup.

Dalam perkara ini, Ahmad Yani dituntut 7 tahun penjara atas kasus dugaan suap proyek senilai Rp130 miliar pada sidang virtual yang diselenggarakan secara daring oleh Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan.

Baca juga: Pangan Lokal Sebagai Bentuk Ketahanan Pangan Daerah

Ahmad Yani diwajibkan bayar kerugian negara

Selain tuntutan pidana penjara, Ahmad Yani dituntut denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara dan wajib mengembalikan kerugian negara senilai Rp3,1 miliar. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menuntut agar hak politik Ahmad Yani dicabut.

“Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada sebagai kepala daerah. Jadi hak politik yang dicabut adalah wewenang untuk dipilih atau maju kembali. Sedangkan untuk memilih tetap bisa” ujar JPU KPK Roy Riyadi.

Roy mengatakan tuntutan terhadap Ahmad Yani dijatuhkan berdasarkan pasal 12 huruf a UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 juncto pasal 64 ayat 1. “Dengan tuntutan penjara tujuh tahun dan denda sebesar RP 300 juta subside 6 bulan serta membayar kerugian negara Rp3,1 miliar. Kalau terdakwa tidak membayar akan disita melalui asset dan jika asset tidak mencukupi maka masa tahanan terdakwa ditambah satu tahun,’ ujar Roy.