20 Ribu Honorer Papua Akan diangkat Menjadi ASN
beritapapua.id - Ilustrasi unjuk rasa honorer di Kantor Gubernur Papua beberapa waktu lalu (foto : istimewa)

Setiap daerah memiliki tenaga honorernya masing-masing, seperti halnya pada wilayah Papua. Tenaga honorer yang berada di Papua kini bisa bernafas lega pasalnya, 20 ribu tenaga honorer akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut juga telah Ketua Komisi I DPR Papua, Fernando Yansen Tinal ungkapkan beberapa hari lalu. Ia mengatakan adanya rencana pengangkatan 20 ribu tenaga honorer di Papua tersebut memang berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu pengangkatan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan provinsi dan setiap kabupaten/kota.
Menurutnya, ini berdasarkan keterangan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Papua, saat rapat bersama pihaknya, Jumat (11/6/2021).

“BKD Provinsi Papua sudah menjelaskan ke kami, kalau kuota pengangkatan 20 honorer dari pemerintah pusat akan dibagi merata ke setiap daerah. Sesuai kebutuhan pegawai di provinsi dan kabupaten/kota,” kata Fernando Tinal, Senin (14/6/2021).

Ia mengakui, kuota pengangkatan 20 ribu honorer sesuai kebijakan pemerintah pusat itu, belum memenuhi kebutuhan ASN di Papua. Sebab, masih banyak daerah di sana yang kekurangan ASN.

Menurutnya, kepala BKD Papua bersama beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala daerah, berencana akan bertemu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi di Jakarta.

Sedang Diusahakan Untuk Minta Penambahan Kuota Pengangkatan ASN

Para pihak itu akan meminta kepada kementerian terkait, jika memungkinkan ada penambahan kuota pengangkatan ASN.

“Para pihak ini akan menanyakan ke kementerian apakah ada cara, agar ke depan kuota pengangkatan ASN di Papua bisa ditambah,” ujarnya.

Baca Juga : Tahun Ajaran Baru, Pemkab Jayawijaya Rencanakan Pembelajaran Luring

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Papua, Nicolaus Wenda akhir pekan lalu mengatakan pihaknya masih menunggu pemerintah kabupaten/kota menyusun kebutuhan ASN di daerahnya.

“Masih ada 10 kabupaten/kota yang belum memasukkan data honorer di wilayahnya, ke BKD provinsi,” kata Wonda.

Sejauh ini ada beberapa kabupaten/kota yang belum memasukan data tenaga honorer di daerahnya untuk diajukan ke kementerian. Kabupaten/kota tersebut ialah Kota Jayapura, Deiyai, Dogiya, Waropen, Nabire, Mappi, Intan Jaya, Supiori, Mamberami Raya dan Puncak Jaya.

“Kami sudah memberi waktu selama dua pekan. Akan tetapi belum rampung. Kami tidak tahu apa kendalanya,” ucapnya.