3 Warga Papua Menggugat UU Cipta Kerja
Beritapapua.id - 3 Warga Papua Menggugat UU Cipta Kerja - Kompas

UU3 Warga Papua Menggugat UU Cipta Kerja – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kembali mendapatkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kali ini yang menggugat UU Cipta Kerja adalah tiga warga Papua, yakni Zakarias Horota, Agustinus R Kambuaya, dan Elias Patege.

Ketiga pemohon berpandangan, berlakunya UU Cipta Kerja telah merenggut hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebab, UU ini mengurangi partisipasi publik dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Undang-undang a quo telah mereduksi partisipasi para pemohon untuk turut serta dalam proses penyusunan Amdal,” tulis pemohon dalam dokumen permohonan yang diunggah di laman resmi MK RI, yang diakses pada Kamis (22/10).

Lewat UU Cipta Kerja, penyusunan dokumen Amdal hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana usaha atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup. Sementara, pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan Amdal juga melibatkan pemerhati lingkungan hidup.

Menurut pemohon, UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

“Maka dari itu keberlakuan undang-undang a quo yang mereduksi partisipasi masyarakat. Berimplikasi pada hilangnya kesempatan masyarakat untuk menyuarakan dan mendapatkan perlindungan hak-hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945,” kata pemohon.

Baca Juga: Pemerintah Optimalisasi Bansos Papua dan Papua Barat

Komersialisasi Pendidikan

Pemohon juga menilai bahwa UU Cipta Kerja mengkomersialisasikan Pendidikan. Yang mana Pemohon menyebutkan bahwa pada Pasal 65 Ayat (1) menyebut bahwa perizinan usaha tidak berlaku pada sektor Pendidikan kecuali lembaga Pendidikan formal pada kawasan ekonomi khusus.

Pemohon menilai bahwa pasal tersebut mendiskriminasi kawasan ekonomi khusus sehingga pada kawasan tersebut, lembaga pendidikan harus memiliki izin usaha. Menurut pemohon, hal ini termasuk dalam komersialisasi pendidikan.

“Keberlakuan undang-undang a quo yang mengkomersialisasikan pendidikan berdampak yaitu diskriminasi kesempatan menikmati pendidikan secara merata. Dan mencederai hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945,” terang pemohon.

Atas alasan-alasan tersebut, para pemohon meminta agar MK menyatakan bahwa Pasal 65 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.