7 Kepala Sekolah Nabire Kerap Buat Laporan Fiktif Berimbas Pemecatan
Kadis Pendidikan Nabire, Yulianus Pasang (tengah) ketua berkunjung ke salah satu sekolah beberapa waktu lalu (foto : jubi)

Tujuh Kepala Sekolah di Nabire kerap membuat laporan fiktif akhirnya akan berimbas pemecatan. Hal ini juga membuat tujuh Sekolah Dasar (SD) di Nabire terancam tak dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Sekolah atau ujian akhir tahun ajaran 2020/2021. Hal tersebut terungkap setelah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Papua, Yulianus Pasang melakukan monitoring langsung ke lapangan.

Pasang menjelaskan, penyebab tidak mengikuti Ujian bukan pada persoalan Dapodik murid atau tidak terdaftaranya peserta ujian. Namun sudah bertahun–tahun ketujuh SD ini tidak ada proses belajar mengajar. Ketujuh sekolah ini berada di wilayah pinggiran Kota atau wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (T3).

Pasang tidak menyebut sekolah mana saja yang melakukan tindakan fiktif itu, namun Ia memastikan sekolah tersebut berada di Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik Siriwo, Distrik Moora dan lainnya.

“Semua ada di daerah T3 yang jauh jangkauannya. Saya tidak mau kita menipu, bagaimana mau ujian tapi tidak ada proses belajar mengajar,” jelasnya.

Pasang menduga, persoalan ini sudah berlangsung lama bahkan sebelum Ia menjadi Kepala Dinas sejak 2020.

Laporan Fiktif Kepala Sekolah Nabire, Kegiatan Belajar Mengajar Tidak Pernah Terjadi

Ia mengatakan, dalam laporan tertulis yang disampaikan kepala sekolah, selalu lancar dan tanpa kendala, namun ternyata kegiatan belajar mengajarnya tidak pernah terjadi.

“Itu penipuan publik. Jadi selama ini kepseknya buat laporan fiktif,” tutur Pasang.

Berdasarkan pantauan lapangan tersebut, Pasang kemudian telah memanggil beberapa kepala sekolah, satu di antaranya yang berasal dari Distrik Dipa.

Baca Juga : Tips Hidup Sukses dan Sehat Ala Samurai Nomor 1 Jepang

Dari pengakuan Kepsek kata Pasang, hanya beberapa kali Kepsek itu mengunjungi tempat tugasnya, lalu mengumpulkan anak-anak untuk belajar beberapa jam di hari Minggu. Setelah itu, kepseknya kembali ke Kota untuk waktu yang lama.

“Saya tanya Kepsek di Dipa. Dia jawab ke tempat tugas beberapa kali saja. Lalu kumpulkan anak untuk belajar hari minggu, saya bilang itu sekolah minggu dan bukan belajar,” ujar Pasang.

Pasang mengatakan, untuk menindaklanjuti kejadian ini, ia akhirnya mengambil langkah awal dengan memblokir rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan kepala sekolah.

Selanjutnya, setelah nanti dimiliki Kepsek baru, akan dibuatkan komitmen antara Dinas Pendidikan dan Kepseknya. Kemudian harus ada pertemuan dengan warga kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat untuk mengontrol sekolah-sekolah tersebut di masing-masing kampung.

“Saya sudah ambil langkah. Dana BOS di blokir, harus ada kepsek baru dan sebelum bertugas harus kami buat pertemuan dengan masyarakat di Kampung,” ucap Pasang.

Menanggapi ini, Anggota DPRD Nabire, Rohedi M Cahya, sangat menyesal dan prihatin mendengar kabar tersebut. Ia berharap agar Disdik lebih selektif memberikan jabatan kepsek kepada guru, yang akan bertugas di daerah T3.

“Parah sekali kalau begini, kasihan anak-anak mau jadi apa nanti. Saya harap, kepsek yang diberi tanggung jawab tidak seperti mereka-mereka ini,” kata Rohedi.