75 Tahun Merdeka, Saatnya Ganti Produk Hukum Era Kolonial
beritapapua.id - Puan Maharani - KoranIndonesia

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani menyebutkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak kekurangan meski sudah 75 tahun merdeka. Salah satu kekurangan terkait dengan regulasi. Puan mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia mengganti produk hukum era kolonial Hindia-Belanda diganti dan menyesuaikan dengan nilai dan budaya Indonesia.

“Indonesia Maju menjadi tema dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75, merupakan sebuah tekad kita semua untuk dapat mengarahkan Politik Pembangunan Nasional kita untuk dapat segera mewujudkan Indonesia Maju di segala bidang,” kata Puan.

Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR. Sidang tersebut diadakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: Perayaan Kemerdekaan Tanpa Lomba Panjat Pinang

 Covid-19 Sebagai Ujian untuk Kemajuan Indonesia

Puan menilai bahwa pandemi covid-19 telah memberikan ujian kepada capaian kemajuan Indonesia saat ini di berbagai bidang. Namun Puan menekankan bahwa masih banyak kekurangan yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.

“Saat ini, kita juga berada dalam era kemajuan zaman yang sangat dinamis dan terbuka secara sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta persaingan global yang semakin tajam. Sebagai bangsa dan negara, kita semakin dituntut untuk memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agar dapat menentukan nasib bangsa dan tanah air oleh kedaulatannya sendiri,” ujar Puan, seperti yang dikutip dari okezone.

Puan mengungkapkan bahwa setelah 75 tahun Indonesia merdeka, telah banyak kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang. Untuk mewujudkan kemajuan Indonesia, Puan meminta Indonesia harus bergerak cepat seiring dengan cepatnya perkembangan dunia.

“Maka Politik Pembangunan kita kedepan hendaknya dapat diarahkan untuk mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia, memperkuat industri pangan nasional, penataan industri nasional yang kuat, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi reformasi birokrasi,” kata Puan.

Sebagai negara hukum, Puan juga ingin agar semangat kemajuan Indonesia bisa diterapkan dalam pembangunan hukum.

“Sudah saatnya produk-produk hukum warisan jaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sosiologis Bangsa Indonesia,” tutup Puan.