89 Ribu Pekerja Migran Kembali ke Indonesia
beritapapua.id - 89 Ribu Pekerja Migran Kembali ke Indonesia - Indozone

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas terkait laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui YouTube, mengatakan tercatat 89 ribu pekerja migran telah kembali ke Indonesia.

Pada Ratas tersebut, Jokowi meminta kepada tim Satgas untuk melakukan pemantauan terhadap protokol kesehatan yang dilakukan kepada mereka. Potensi menjadi klaster penyebaran baru jangan sampai menjadi gelombang wabah Covid-19 kedua di Indonesia.

Kepulangan 89 ribu pekerja migran yang tidak dijelaskan melalui berapa gelombang dan sejak kapan ini, menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana kah penanganan atau protokoler kesehatan yang diterapkan bagi para pekerja migran yang kembali tersebut?

Menurut data yang diumumkan oleh juru bicara (Jubir) pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, sampai dengan saat ini (03/05/2020) telah diperiksa 112.965 spesimen yang didapatkan dari 83.012 pasien.

Bisa menjadi sebuah kesimpulan bahwa jumlah pekerja migran yang kembali ke Indonesia belum dilakukan tes atau pengambilan spesimen untuk diketahui paparan covid pada keseluruhan dari pekerja migran tersebut.

Tidak adanya irisan angka yang menjadi bagian dari jumlah kepulangan pekerja migran menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri. Bagaimana penanganan yang dilakukan di berbagai daerah asal mereka.

Baca Juga: Peneliti Klaim Vaksin Covid-19 Siap di Bulan September

Penanganan Kepulangan Migran Indonesia

Penerimaan treatment yang diterima oleh para pekerja migran ini menjadi perbandingan ketika 238 WNI yang dipulangkan dari Wuhan. Protokol karantina serta observasi yang ketat dilakukan di Pulau Natuna untuk memastikan keterbebasan mereka dari paparan Covid-19.

Di tengah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana-mana, hal ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat. Kejelasan tentang penanganan terhadap kepulangan para pahlawan devisa ini harus ada transparansi.

Karantina selama 14 hari di gedung-gedung yang disediakan oleh Satgas Covid-19 daerah, harus dilakukan. Kepastian akan sterilnya para pekerja migran ini harus bisa dilakukan oleh pemerintah dan Satgas yang berwenang.

Adalah menjadi sebuah anomali, ketika etika ini tidak dilaksanakan dengan mengandalkan karantina mandiri yang dilakukan berdasarkan kesadaran diri. Dengan transparansi serta kepastian penanganan, paling tidak akan menggugurkan penilaian masyarakat terhadap para pekerja migran berdasarkan sentimen semata.