Adian Napitupulu versus Erick Thohir
beritapapua.id - Adian Napitupulu versus Erick Thohir

Anggota Komisi I DPR RI, Adian Napitupulu menuliskan opini tentang kinerja Kementerian BUMN yang kemudian mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Dalam opininya, Adian mengkritik kinerja Kementerian BUMN yang dibawahi oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Salah satu yang jadi sorotan Adian adalah soal utang BUMN yang disebutnya mencapai 5600 triliun. Adian pun lantas membandingkan dengan utang Malaysia yang hanya sekitar 3500 triliun. Adian pun membeberkan beberapa alasan kenapa utang BUMN begitu besar, diantaranya terlalu banyaknya pensiunan yang mengisi posisi penting di BUMN. Pensiunan tersebut yang dituding Adian sebagai penyebab tidak produktifnya BUMN di Indonesia.

Adian pun sempat menyinggung masalah dimana Pemerintah telah memberikan dana talangan ke BUMN sebesar Rp 152 triliun. Namun dia mempertanyakan mengapa BUMN sekelas Garuda yang sudah go public (sahamnya diperjualbelikan di bursa efek) malah turut mendapatkan dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun. Permasalah semakin bertambah karena ketidakjelasan bentuk dana talangan tersebut, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, disebutkan bahwa Pemerintah dapat menaruh dana hanya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, dalam rangka pemulihan perekonomian nasional. Kalau dana talangan tersebut adalah PMN, implikasinya porsi kepemilikan pemerintah dalam berupa saham pada Garuda akan meningkat persentasenya.

Baca Juga: Disney Kucurkan Dana Rp1,43 Triliun untuk Kontrak Beyonce

PHK Garuda Dipertanyakan Adian Napitupulu

Adian kembali mempertanyakan mengapa Garuda tetap memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya meski telah diberikan dana talangan. Menariknya, PHK tersebut dilakukan setelah pada tanggal 3 April 2020, Erick Thohir meminta Garuda untuk tidak melakukan PHK. Presiden Jokowi pun secara khusus telah meminta BUMN agar tidak menerapkan kebijakan PHK. Namun, pada tanggal 17 Mei 2020, Garuda akhirnya merumahkan sekitar 400 pramugari, dan pada tanggal 1 dan 2 Juni 2020, giliran 181 pilot dan 800 karyawan Garuda yang dirumahkan. Adian pun mempertanyakan mengapa Garuda tidak mematuhi perintah dari Menteri BUMN dan Presiden.

Baca juga: Jejak-Jejak Arkeologi Di Sekitar Danau Sentani Papua

Adian mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibandingkan BUMN. Dia mengatakan bahwa UMKM telah terbukti dapat bertahan dalam situasi sesulit apapun. Ditambah lagi sektor UMKM telah membuka 107 juta lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Sedangkan sektor BUMN sendiri hanya memperkerjakan kurang lebih 3,58 juta orang atau hanya 3% dari total pekerja di seluruh Indonesia.

Di penghujung suratnya, Adian menegaskan bahwa dia tetap mendukung Jokowi. Meski dia menulis surat kritikan ini, Adian mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah upaya menjaga pemerintahan Jokowi agar tetap berada di jalur yang benar.