Airlangga: Banyak Hoax Soal UU Cipta Kerja!
Beritapapua.id -Airlangga: Banyak Hoax Soal UU Cipta Kerja! - iNews

Airlangga: Banyak Hoax Soal UU Cipta Kerja! – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait beberapa isu hoax yang beredar di masyarakat sehubungan  dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Salah satu yang menjadi sorotan Airlangga adalah isu mengenai penghapusan upah minimum. Airlangga menegaskan bahwa tidak ada penghapusan upah minimum dalam UU Cipta Kerja. Dan tetap mempertahankanya dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Pertama banyak hoaks beredar tentang ketenagakerjaan. Saya tegaskan, upah minumum tidak dihapuskan tetapi tetap, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10).

Selain itu, Airlangga juga meluruskan soal isu pesangon dalam UU Cipta Kerja. Ia menegaskan bahwa buruh atau karyawan tetap mendapatkan pesangon. TIdak hanya itu, karyawan juga akan mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta akan diberikan askes ke pekerjaan baru,” jelas Airlangga.

Adapun terkait dengan isu waktu kerja, Airlangga memastikan bahwa aturan yang berlaku masih sama seperti dengan undang-undang yang lama.

“Terkait waktu kerja yang eksploitatif, dapat kami sampaikan bahwa dalam UU Cipta Kerja, pengaturan mengenai waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat minggu tetap seperti UU lama di Pasal 77 dan 79,” katanya.

Baca Juga: Pjs Bupati Waropen, Musa’ad Dorong Gerakan Pakai Masker

Termasuk Cuti dan Tenaga Kerja Asing

Untuk isu hak cuti haid dan cuti melahirkan dalam UU Cipta Kerja, Airlangga menjelaskan, hal itu masih sesuai dengan ketetapan dalam undang-undang lama, yakni UU No 13 tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan.

“Mengenai isu hak cuti haid dan cuti melahirkan dihapus, kami tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, kami tegaskan tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama,” jelas dia.

Sedangkan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA), Airlangga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja mengatur bahwa TKA yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Perusahaan yang memperkerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).