Akibat Covid-19, Pemulihan Ekonomi Masyarakat Adat Perlu Dilakukan Bersama
beritapapua.id - Ilustrasi masyarakat adat di Papua. (foto: Jubi)

Kondisi pandemi Covid-19 yang masih hingga saat ini memberikan banyak dampak bagi sektor kehidupan. Selain masalah kesehatan, Covid-19 juga berdampak pada sektor ekonomi. Semua masyarakat di Indonesia pun merasakan dampak dari sektor ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.

Salah satu yang sangat merasakan dampak tersebut adalah masyarakat adat di wilayah Papua. Untuk itu semua pihak harus bisa bekerjasama dalam memulihkan sektor perekonomian yang ada di masyarakat Adat.

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjenbud) Hilmar Farid mengatakan keberadaan peta jalan akan membantu pihaknya merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat.

Hilmar mengungkapkan pemerintah tengah menyiapakan draf rancangan Peraturan Presiden yang akan kewenangan berbagai lembaga melaksanaan pemulihan sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Hilmar juga menyinggung Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Adat yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Untuk itu ia berharapkan kedua aturan tersebut bisa segera untuk disahkan.

“Harapannya, kedua bisa segera disahkan, sehingga memperkokoh apa yang selama ini sudah berjalan. Saya sempat mempelajari peta jalan, ternyata yang disampaikan adalah soal kerentanan dan resiliansi,” kata Hilmar dalam webinar Peta Jalan Rencana Aksi Pemulihan atas Dampak Pandemi Covid-19 yang berlangsung Jumat (17/12/2021).

Keterbatasan Akses Fasilitas Sosial dan Kesehatan

Menurutnya, masyarakat adat pada era pandemi Covid-19 menghadapi kondisi yang lebih sulit, karena memiliki keterbatasan akses fasilitas sosial dan kesehatan. Kondisi itu terkadang luput dari perhatian.

“Kami sendiri bekerjasama dengan beberapa komunitas dalam rangka membantu percepatan vaksinasi. Namun tetap tercatat, layanan-layanan itu masih jauh dari kata memuaskan. Oleh karena itu, dengan adanya peta jalan, tentu sangat membantu kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai budaya, tatanan dan ketaatan kepada aturan adat adalah kekal. Namun ia mengingatkan bahwa ada sumber daya kebudayaan luar biasa yang belum mendapatkan perhatian dengan secara sungguh-sungguh.

Baca Juga: UNESCO Menilai Indonesia Berhasil Melestarikan Noken

“Kita harus ingat, negeri kita ini penuh dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang termasuk paling tinggi di dunia. [Itu] perlu menjadi perhatian dan menjadi basis untuk membuat kebijakan yang lebih substansi di bidang ekonomi,” kata Hilmar.

Ketua Tim Kerja Peta Jalan Adaptasi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19, Poppy Ismalina mengatakan jika ingin Indonesia pulih pasca pandemi Covid-19, perlu kerja keras. Ia menyatakan ada tiga resiko yang saling berkaitan, yakni kesehatan publik, ekonomi keuangan, dan sosial.

“Pemulihan membutuhkan peta jalan dan aksi nyata, terutama bagaimana memulihkan kesehatan,” kata Poppy.

Menurut ia, pelajaran penting dari pengalaman Indonesia dan negara lain adalah sektor kesehatan menjadi prioritas pertama dalam menangani krisis pandemi menuju proses pemulihan.

Ia juga menilai, resiko dari tiga sektor—sektor kesehatan, ekonomi keuangan, dan sosial—adalah risiko yang saling terkait satu sama lain. Menurutnya ketiga sektor tersebut mestinya perlunya ada kesinergaan dalam mencari solusi terbaik, agar bisa mempercepat proses pemulihan.

“Kerja bersama seluruh pihak dalam menyiapkan daya adaptasi masyarakat dan upaya memitigasi risiko dari tiga sektor tersebut sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, peta jalan dan strategi adaptasi untuk sektor kesehatan adalah langkah pertama yang harus dilakukan.