Akibat Perundungan, Siswa SMP Harus Merelakan Jarinya
beritapapua.id - Akibat Perundungan, Siswa SMP Harus Merelakan Jarinya - wowkeren.com

Anak-anak seharusnya berperilaku sebagaimana dengan usianya, namun belakangan ini kita disuguhkan dengan pemberitaan-pemberitaan perihal anak. Entah itu pencabulan, penculikan, serta kasus perundungan (Bullying). Tentu sangat memperihatinkan, karena akan berdampak pula pada masa depan anak.

Baru-baru ini kasus perundungan kembali terjadi di daerah Malang. Seorang Siswa berinisial MS (13), siswa Sekolah Menengah Pertama 16 Kota Malang, Jawa Timur, harus merelakan jarinya untuk diamputasi. MS harus merelakan jari tengah tangan kanannya yang sudah tidak berfungsi lagi akibat peristiwa memprihatinkan yang menimpanya.

Bentuk perundungan yang dialami korban berupa ia diangkat bersama-sama oleh 7 orang anak, lalu dijatuhkannya MS selanjutnya di duduki dan diinjak tangannya, korban juga mengaku bahwa pada saat itu jarinya terjepit ikat pinggangnya sendiri.

Retno Listyarti Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan didapat dari informasi bahwa tindakan kekerasan tersebut menurut anak-anak pelaku bersifat bercandaan dan tidak bermaksud untuk menganiaya. Perundungan atau tidak, faktanya hal tersebut yang dilakukan teman-teman sangat membahayakan keselamatan korban.

Jika proses hukum akan dilanjutkan pada peristiwa ini, maka, harus dipastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban, terlepas dari dakwaannya tetap harus sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Serta dalam peradilannya menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana hal ini sebagaimana diatur pada UU No 11 Tahun 2012 yaitu Pasal 1 butir 2. Dan Selanjutnya pada butir 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana.

Baca Juga: Seorang Karyawati Hampir Jadi Korban Penculikan Taksi Online

Pemberlakuan Sistem Peradilan Anak

Dengan adanya Sistem Peradilan Anak, maka anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan hak-haknya, proses nya juga berbeda dari peradilan biasa. Karena hal tersebut sebagaimana hak-hak anak yang diatur pada Pasal 3 UU tersebut. Selain itu, dalam Peradilan Anak juga dikenal dengan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi. Sebagai bentuk dari kepedulian Pemerintah terhadap masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali keppada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Yang pada intinya mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemuliham kembali pada keadaan semuka.

Sedangkan Diversi adalah penyelesaian perkara secara informal atau diluar dari peradilan pidana untuk menyelesaikan persoalan hukum secara musyawarah, dan dengan demikian tidak dikenai sanksi pidana pemenjaraan melainkan pembinaan. Diversi baru dapat dipergunakan apabila ancaman berupa kurungan kurang dari 7 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Semoga saja kedepannya kasus perundungan bisa terus menurun, serta orang tua, dan guru, keluarga berperan dalam membentuk perilaku anak untuk menekan tindakan perundungan.