Alfred Fredy Anouw : Revisi UU Otsus Keinginan Para Elite
beritapapua.id - Sekretaris Fraksi Gabungan Bangun Papua DPR Papua, Alfred F Anouw, SIP. (foto : istimewa)

Sekretaris Fraksi Gabungan II Bangun Papua di DPR Papua, Alfred Fredy Anouw menyatakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua, yang pembahasannya kini berlangsung di DPR RI, merupakan keinginan para elite, bukan kemauan rakyat Papua.

Menurut legislator Papua dari daerah pemilihan Dogiyai, Deiyai, Mimika, Nabire, Paniai dan Intan Jaya itu, mereka yang meminta revisi UU Otsus adalah para elite Papua yang haus akan kekuasaan, bukan masyarakat asli Papua.

“Sejak kapan rakyat Papua meminta revisi. Wacana revisi Undang-Undang Otsus yang sedang dibahas DPR RI dan pemerintah ini tiba tiba muncul. Namun rakyat Papua tidak diberi ruang menyampaikan pendapatnya terkait revisi itu,” kata Alfred, Kamis (8/7/2021).
Politikus Partai Garuda itu juga mengkritik anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua.

Sebab, menilai para wakil Papua di senayan tidak mampu menyuarakan aspirasi rakyat Papua dalam pembahasan revisi UU Otsus bersama pemerintah.

Katanya, 10 anggota DPR RI dapil Papua, jangan menyakiti hati konstituennya. Berbagai aspirasi rakyat Papua yang telah disampaikan ke DPR RI mesti diperjuangkan. Jangan diabaikan dalam pembahasan revisi UU Otsus.

“Kami berharap, 10 Anggota DPR RI dari dapil Papua, agar tidak menyakiti hati rakyat Papua, dan mengkhianati kepercayaan mereka. Rakyat Papua yang telah mengantarkan kalian duduk di kursi empuk senayan,” ujarnya.

Menurutnya, patut dipertanyakan dasar yang dipakai pemerintah merevisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Sebab, sesuai amanat Pasal 77 UU Otsus itu sendiri, masyarakat Papua dapat mengusulkan perubahan undang-undang itu (Otsus) melalui DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Akan tetapi pemerintah melanggar amanat Pasal 77 dalam UU Otsus itu.

PDIP Lebih Tahu Akar Historis Lahirnya Otsus di Tanah Papua

Alfred Anouw juga mengkritik Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Komarudin Watubun. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dianggap lebih tahu mengenai akar historis lahirnya Otsus di Tanah Papua.

Sebab, sebelum duduk di DPR RI selama dua periode terakhir, Komarudin pernah menjabat anggota DPRD Kota Jayapura dan DPR Papua.

“Beliau pasti tahu apa yang menjadi keluhan rakyat Papua. Namun dalam setiap pembahasan revisi UU Otsus yang selalu ditayangkan secara langsung di televisi DPR RI, tidak terlihat atau terdengar satu katapun dari Ketua Pansus DPR RI menyuarakan aspirasi rakyat Papua,” ucapnya.

Katanya, fraksi-fraksi yang ada di DPR Papua, termasuk Fraksi Gabungan Bangun Papua telah menyuarakan apa yang menjadi keluhan rakyat Papua, dalam paripurna beberapa waktu lalu.

Aspirasi itu telah dibawa dan diserahkan Tim DPR Papua kepada fraksi fraksi di DPR RI dan Pansus Otsus DPR RI, dua pekan silam.

Aspirasi inilah yang diharapkan diperjuangkan, mereka yang ada di senayan, terutama oleh 10 anggota DPR RI dari dapil Papua.

Baca Juga : Masuk Banda Aceh Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin Corona

“Di dalamnya ada beberapa hal yang diinginkan masyarakat Papua. Di antaranya menolak Otsus secara keseluruhan, dan rakyat Papua menginginkan referendum,” katanya.

Alfred Fredy Anouw menambahkan, kehadiran Otsus Papua bukan rahasia lagi. Kekhususan bagi Papua lahir ketika era tahun 2000, rakyat Papua menuntut penentuan nasib sendiri atau referendum.

Aspirasi refrendum dari rakyat Papua ketika itu menguat seiring runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, setelah berkuasa selama 35 tahun.

Ketika itu, Pemerintah Provinsi Papua atas nama Gubernur Papua, maupun DPR Papua tidak pernah mengusulkan atau meminta Otsus kepada pemerintah pusat.

Pemerintah Menawarkan Otsus Sebagai Peredam Referendum Rakyat Papua

Namun untuk meredam aspirasi referendum rakyat Papua 20 tahun lalu, pemerintah menawarkan Otsus.

“Untuk itu, kami Fraksi Gabungan II Bangun Papua meminta seluruh elemen harus menghargai dan menghormati rakyat kami, rakyat Papua,” tegas Alfred Fredy Anouw.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Yan Permenas Mandenas awal pekan ini mengatakan, revisi UU Otsus jangan hanya berdasarkan keinginan pemerintah.

Menurutnya, perlu membuat ketentuan mengikat, agar aspirasi masyarakat di Bumi Cenderawasih didengar secara baik.

“Regulasi yang kita atur harus memberikan proteksi terhadap orang Papua. Jangan sampai kita memberikan sesuatu berdasarkan keinginan Jakarta,” kata Yan Mandenas ketika itu.

Katanya, perubahan pasal dalam UU Otsus belum menjamin kesejahteraan masyarakat Papua. Sebab, anggaran bukan solusi bagi masyarakat Papua jika implementasi ke bawah tidak dikawal dengan regulasi yang menyentuh langsung masyarakat.

“Jujur saja, kami yang berasal dari dapil Papua lebih terbebani. Lebih baik kami tidak membahas ini di sini ketimbang kami terlibat dan tidak bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sana,” ucap Mandenas.