Ambang Batas Parliamentary Threshold Akan Dinaikkan?
beritapapua.id - Ambang Batas Parliamentary Threshold Akan Dinaikkan? - Berita.News

Ambang Batas Parliamentary Threshold Akan Dinaikkan? – Wacana untuk menaikkan ambang batas Parliamentary Threshold (PT) tampaknya akan segera menemui titik terang. Wacana kenaikan ini sudah dalam tahap pembahasan dalam revisi UU Pemilu di DPR. Kenaikan yang dibahas berkisar dari 4 persen menjadi 5 atau 7 persen.

Dikutip dari kompas, Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa mengatakan bahwa ada tiga opsi ambang batas parlemen yang akan dibahas dalam revisi UU Pemilu. Opsi pertama adalah angka 7 persen untuk PT berlaku secara nasional. Opsi kedua adalah ambang batas PT yang berjenjang, dengan rincian ambang batas PT untuk DPR sebesar 5 persen, untuk DPRD provinsi sebesar 4 persen dan untuk DPRD Kota/Kabupaten sebesar 3 persen. Sedangkan opsi terakhir adalah ambang batas untuk DPR RI tetap di angka 4 persen. Saan juga mengatakan bahwa revisi UU Pemilu akan dilakukan setelah fraksi-fraksi di DPR menyerahkan pandangan tertulis mengenai usul mereka.

PDI Perjuangan dan Gerindra menyatakan setuju apabila ambang batas PT dinaikkan. PDI Perjuangan sendiri mengusulkan ambang batas PT menjadi 5 persen. Usulan ini dihasilkan pada rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan pada Januari 2020. Sedangkan Gerindra mengaku tidak ambil pusing mengenai wacana kenaikan PT. Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman menyatakan bahwa Gerindra siap berapapun kenaikan PT yang disepakati.

Baca Juga: Gugatan Terhadap Revisi UU Minerba

Partai yang Menolak

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai yang menolak wacana kenaikan ambang batas PT. Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan wacana kenaikan PT. Arsul juga mengatakan apabila nantinya ditetapkan kenaikan menjadi 7 persen, maka akan semakin banyak suara rakyat yang terbuang karena tidak terwakili di DPR akibat partai yang dipilih tidak lolos ke DPR.

Sebelumnya Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya, yang notabene tidak lolos ke DPR pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu menolak keras adanya wacana kenaikan PT tersebut. Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa revisi kenaikan PT ini hanya menguntungkan partai yang besar saja. Di tempat terpisah, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa dengan naiknya PT maka akan mengakibatkan semakin banyak suara rakyat yang hilang.