Anggaran Pemprov Papua Barat Masih Banyak Tersimpan di Bank Umum
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi PB, Bincang Bareng Media (foto : jagatpapua.com)

Anggaran Pemprov Papua Barat Masih Banyak Tersimpan di Bank Umum – Bank Indonesia kembali melaksanakan ‘Bincang Bareng Media’. Acara tersebut berlangsung secara tatap muka dan virtual. Turut hadir dalam acara ini Kepala Kanwil DJPBN Papua Barat, Kepala BPS Papua Barat dan Kepala BPKAD Papua Barat.

Dalam Bincang Bareng Media, Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Daerah, H. Mauritz Panjaitan mengatakan bahwa masih banyak anggaran pemerintah daerah yang tersimpan di bank umum dan realisasi pembelanjaan rendah.

Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat juga masih banyak anggaran yang tersimpan.

Untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri, budget belanja daerah yang masih tersimpan pada bank umum sebesar Rp6,09 triliun. Oleh karena itu ia berharap segera melakukan belanja guna mempercepat realisasi penggunaan anggaran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Urutan ke Delapan Tertinggi Untuk Anggaran yang Masih Tersimpan

Menurutnya, anggaran pemerintah Provinsi Papua Barat yang masih tersimpan di bank umum berada pada urutan ke delapan tertinggi se-Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa secara umum di Indonesia penyebab masih banyak anggaran pemerintah daerah yang tersimpan di bank umum pertama kehati-hatian pemerintah daerah dalam penyaluran dan pembelanjaan.

Baca Juga : Mudik Lokal Tidak Boleh, Bagaimana Jika Bekerja?

Kedua, adanya sisa dana penghematan belanja tahun sebelumnya yang belum begitu termanfaatkan. Serta belum juga melakukan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten dan kota termasuk kelebihan target pajak daerah 2020.

Selain itu, ia juga menambahkan, belum membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga dari anggaran tahun sebelumnya namun sudah tutup tahun anggaran sehingga menjadi menumpuk di tahun 2021 ini.

“Kegiatan fisik yang terlambat karena menunggu perencanaan. Serta kegiatan yang bersifat kontraktual yang dilaksanakan setelah penetapan Perda APBD pada Maret 2021.

Karena itu, ia mengharapkan agar ke depan nanti proses lelang dapat berlangsung sebelum penetapan Perda APBD sebab hal tersebut memang boleh secara aturan.

“Kami juga berharap kepala pemerintah Provinsi Papua Barat agar mempercepat belanja daerah sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan harapan. Program-program yang sudah ditetapkan namun tidak dapat dilakukan harap dialihkan untuk kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19,” ujarnya.