Anggota DPR Papua Lakukan Dialog Dengan Asosiasi Nelayan OAP
Anggota DPR Papua, Jhon NR Gobai (foto : istimewa)

Anggota DPR Papua bidang Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi, Jhon NR Gobai turun lapangan melakukan dialog dengan para nelayan asli Papua. Para nelayan asli Papua ini tergabung dalam Gabungan Asosiasi Nelayan Orang Asli Papua (GANOAP). Pelaksanaan pertemuan tersebut di Koperasi Nelayan Papua Mandiri, Kompleks Pasar Hamadi, Kota Jayapura, Rabu petang (21/4).

Sesudah pertemuan itu Jhon Gobai mengatakan, ada banyak keluhan yang para nelayan sampaikan saat berdialog berlangsung. Sehingga ia pun menyimpulkan jika nelayan asli Papua selama ini tengah mengalami berbagai masalah.

“Jadi nelayan ini punya keluhan diantaranya pertama soal armada juga terkait soal harga dan mereka juga minta soal Perda. Disini saya tegaskan bahwa Perda ini, DPR Papua sudah pernah mensahkan pada tahun 2018 silam. Kemudian sudah dilakukan fasilitasi ke Depdagri pada tahun 2019. Sehingga sekitar bulan Mei itu sudah ada jawabannya. Ya memang ada sedikit perbaikan-perbaikan,” kata Jhon Gobai kepada sejumlah Wartawan usai berdialog dengan nelayan asli Papua.

Anggota DPR : Perlindungan dan Pengembangan Nelayan Masyarakat Adat Papua

Gobai juga akan meminta pihaknya mempertanyakan kepada eksekutif dalam hal ini Pemprov Papua terkait Perda tentang perlindungan dan pengembangan nelayan masyarakat adat Papua yang sudah di sahkan oleh DPRP.

Baca Juga : Humor Gus Dur : Polisi Tidur, Patung Polisi dan Jenderal Hoegeng

Terkait dengan hal itu, pihaknya mendesak, agar segera merampungkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua.

Yang kedua lanjutnya, pihaknya juga meminta armada. Dalam hal ini maksudnya adalah harus ada satu atau dua kapal ikan di Kota Jayapura. Dan memberikannya kepada nelayan orang asli Papua yang serta pengelolanya adalah Koperasi.

“Memang mereka mempunyai armada, tapi menurut saya itu belum layak. Pemerintah harus bantu untuk menyediakan kapal, agar mereka tidak termakan oleh para tengkulak. Termasuk BBM-nya disediakan. Kan ada SPBM khusus nelayan. Jadi kapal nelayan tu bisa ambil BBM dari sana dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Prihatin dengan kondisi para nelayan itu, anggota DPR Papua ini meminta Pemprov Papua segera menetapkan zona atau wilayah tangkap khusus untuk nelayan asli Papua.

Untuk saat ini juga menambahkan bahwa nelayan asli Papua belum banyak memiliki rompong. Sedangkan, nelayan nusantara memiliki bagang atau rompong yang memadai.

Zona Tangkap Untuk Mencari Ikan

Selain itu bebernya, ada masalah lain, yakni terkait dengan zona tangkap atau wilayah untuk mencari ikan. Sedangkan nelayan asli Papua sudah turun temurun mencari ikan pada wilayah zona tangkap itu. Tapi kini lokasi itu juga telah menjadi lokasi pencarian nelayan lain.

“Itu terjadi karena diduga mereka membayar kepada perorangan dalam bentuk uang bulanan. Jadi bukan berupa iuran kepada suku pemilik wilayah adat, atau tanpa membayar kepada pemilik wilayah adat,” beber Jhon Gobai yang juga sebagai Sekretaris II Dewan Adat Papua.

Menurut Gobai, situasi itu tak jarang menciptakan konflik antara nelayan asli Papua dan nelayan nusantara. Misalnya yang terjadi di Pomako, Kabupaten Mimika pada 1 Agustus 2017 silam. Untuk itu ia mengatakan bahwa harus ada penetapan zona tangkap nelayan dengan regulasi. Hal itu agar ada ruang tangkap nelayan adat dan tidak boleh nelayan nusantara masuki.

Ia juga berkata, nelayan asli Papua juga perlu modal usaha agar mereka tidak tergantung kepada tengkulak ikan. Dan mereka juga memerlukan tempat penyimpanan ikan.

Jhon Gobai menyarankan mesti ada pembinaan bagi nelayan, dan pemerintah harus mengupayakan pemasaran hasil tangkap nelayan asli Papua. Dalam hal ini seperti mengirimkan ikan ke luar Papua dengan pembiayaan pengiriman secara subsidi.

“Jadi ini sangat penting agar ada kepastian untuk usaha dan juga dalam rangka menciptakan kemitraan usaha bagi nelayan masyarakat adat Papua,”tegasnya.