Anggota I DPR RI Apresiasi Langkah Pencopotan Oknum TNI AU
beritapapua.id - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas. (dok. DPR)

Anggota Komisi I DPR RI asal dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, mengapresiasi langkah TNI AU yang segera mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Johanes Abraham (JA) Dimara di Merauke Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud setempat terkait insiden kekerasan yang dilakukan dua oknum TNI AU terhadap seorang pria Papua.

Namun, Yan menilai pencopotan saja tidak cukup dan tidak menyelesaikan masalah.

“Perlu ada pembenahan secara internal dan menyeluruh.” ujar Yan pada, Kamis (29/7/21).

Yan juga mendorong adanya pembenahan dari internal TNI mengenai cara pandang terhadap tindakan rasisme. Ia juga berharap agar TNI juga mengembangkan pola pikir terbuka atas setiap individu.

Ia mengatakan proses hukum harus tetap berjalan. Karena ia menegaskan perlu untuk ditegakkan yaitu dengan menindak tegas para pelaku.

Karena menurutnya proses hukum itu bisa menjadi keadilan kemanusiaan dan sebagia upaya mencegah hal serupa terulang kembali.

Ia mengecam keras tindakan kekerasan tersebut. Sebab, menurut dia, peristiwa tersebut bukanlah yang pertama kali.

“Masalahnya adalah kejadian ini bukan yang pertama kali, dan selalu berulang di kemudian hari. Masih dalam ingatan, kasus rasisme di Malang dan Surabaya yang berujung pada kriminalisasi mahasiswa Papua, demo serentak di Papua, hingga pemutusan sinyal internet oleh negara. Kini, ingatan atas itu muncul jelas kembali,” ucapnya.

Insiden TNI AU Injak Kepala, Mencoreng Nama Baik Institusi TNI

Ia melihat insiden tersebut tak semata tindak kekerasan, tapi juga simbol perendahan martabat, rasisme, dan diskriminasi. Tindakan tersebut juga ia nila telah mencoreng nama baik institusi TNI dan wajah negara di hadapan orang Papua.

Baca Juga : Persentase Kasus Kematian Covid-19 di Mimika Melonjak

Dia juga menyatakan bahwa berulangnya kejadian serupa terlebih melibatkan aparat mengindikasikan bahwa adanya pelanggengan rasisme dari sisi struktural dan budaya oleh oknum dalam institusi negara. “Atas dasar apa mereka bertindak seperti itu?” katanya.

Menurut Yan, ini adalah bentuk pikiran rasis, yang mana merasa diri superior sehingga berhak ‘menindas’ orang karena orang lain penyandang identitas tertentu yang dianggap lebih inferior sehingga dianggap pantas ‘ditindas’.

“Padahal, jelas secara prinsip moral dan konstitusi, tidak boleh ada seorang pun yang boleh diperlakukan secara tidak adil, direndahkan martabatnya, apalagi disiksa dan diperlakukan secara keji seperti itu, tanpa proses hukum,” tegasnya.