Aplikasi JAGA Untuk Pencegahan Korupsi Di Papua – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rencana pencegahan korupsi oleh masyarakat Papua melalui aplikasi JAGA. Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menjelaskan bahwa rencana ini akan mulai dilaksanakan pada Desember 2020 hingga setahun ke depan. Setelah itu, KPK akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Untuk mengukur tingkat keberhasilan aksi yang dijalankan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat.
Aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan “Sosialisasi Implementasi Pencegahan Korupsi melalui aplikasi JAGA di Papua dan Papua Barat” pada November 2020 lalu. Yang melibatkan sebanyak 284 peserta yang terdiri dari mahasiswa, komunitas, media, dan masyarakat umum. Mereka telah mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi dengan memanfaatkan aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia atau aplikasi JAGA yang dikelola KPK.
Mengutip dari Antara, Ipi menjelaskan bawa para peserta tersebut dibagi ke dalam kelas-kelas kecil berdasarkan tiga kategori sektor layanan publik. Yakni pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial serta anggaran daerah dan anggaran kampung. Lalu, dikelompokkan lagi berdasarkan wilayah peserta yaitu Papua, Papua Barat, dan Jayapura-Merauke sehingga didapatkan sembilan kelompok peserta.
Nantinya kesembilan kelompok tersebut, akan mengidentifikasi permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat di Papua. Serta menyusun rencana aksi sebagai upaya pencegahan korupsi.
Baca Juga: Polri Akan Bubarkan Reuni 212 Apabila Tetap Digelar di Monas
Sektor Pengawasan dan Pencegahan Korupsi
Pada sektor anggaran daerah dan desa, persoalannya adalah terkait minimnya pengawasan dalam transparansi anggaran kampung. Selain itu, peserta juga menemukan minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dana desa. Nantinya melalui aplikasi ini, masyarakat akan mendorong pemanfaatan aplikasi JAGA serta membentuk relawan dalam pengawasan anggaran kampung. Sedangkan dari sisi pemda akan mendukung dengan mewajibkan transparansi data di setiap kampung.
Sementara pada sektor pendidikan, permasalahan yang diidentifikasi adalah minimnya sarana dan prasarana sehingga berdampak pada distribusi guru yang kurang merata. Selain itu, rendahnya transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Nantinya untuk sektor pendidikan, aksi yang akan dilakukan masyarakat adalah melakukan kolaborasi dengan pemda dan perguruan tinggi untuk menjadi tenaga pengajar bagi sekolah yang kekurangan guru.
Selain itu, akan ada kerja sama dengan relawan guru, serta mengaktifkan fitur diskusi di menu JAGA. Terkait dana BOS, masyarakat didorong untuk lebih aktif memanfaatkan data yang disajikan dalam aplikasi JAGA. Sementara, pemda secara bersama-sama akan mendorong perbaikan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik agar lebih sejahtera dan aktif melakukan pengkinian data pendidikan terutama dana BOS.
Sedangkan, permasalahan pada sektor kesehatan dan bansos yang paling banyak dikeluhkan adalah tidak tersedianya obat-obatan dan tenaga medis di fasilitas kesehatan masyarakat (faskesmas), dan minimnya data penerima bansos. Salah satunya disebabkan data yang belum dimutakhirkan. Rencananya pada sektor kesehatan dan bansos, rencana aksi masyarakat adalah meneruskan keluhan terkait penyaluran bansos melalui aplikasi JAGA dan berperan aktif untuk mengecek data penerima bansos.
