Asosiasi Bupati Meepago : Harus Terima Putusan MK Dengan Bijak
Asosiasi Bupati Meepago saat menggelar jumpa pers (foto : jubi.co.id)

Asosiasi Bupati Meepago (ABM) yang terdiri dari Bupati Nabire, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai, Bupati Paniai, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Mimika mengajak warga Kabupaten Nabire harus menerima dengan baik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan keluar pada tanggal 19 Maret 2021 mendatang tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nabire.

“Apapun hasil putusan Mahkamah Konstitusi semua pihak harus menerima tanpa mempersoalkannya, sebab putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sudah pasti para hakim Mahkamah Konstitusi mengambil putusan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang rasional dan obyektif,” ujar Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa, yang juga Bupati Dogiyai, Rabu (17/3/2021).

Dumupa juga mengajak para pihak yang bersengketa, terutama para pasangan calon dan pendukungnya, ia minta tetap menjaga kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua, pasca putusan MK dan secara bersama-sama mendukung dan melaksanakan putusan MK.

Tidak Perlu Melakukan Tindakan Yang Menimbulkan Kekerasan dan Kerusuhan

Setelah itu ia juga menyampaikan untuk tidak melontarkan hinaa, menyebarkan fitnah dan menyebarkan berita bohong terkait putusan MK. Ia melarang juga melakukan tindakan-tindakan yang saling memprovokasi antara satu sama lain, yang dapat menyebabkan terjadi kekerasan dan kerusuhan.

Baca Juga : Pancoran Buntu dan Daluwarsa Kepemilikan Tanah

Ia mengatakan apapun hasil putusannya para pihak harus melaksanakan secara baik dan benar. Pihak yang akan diperintahkan untuk melaksanakan putusan MK harus bekerja secara baik, benar, jujur, dan adil serta imparsial (tidak memihak).

Dalam pertemuan ini Dumupa juga mengingatkan kepentingan untuk tetap lebih mementingkan persaudaraan dan persahabatan daripada kepentingan politik.

Sekertasi Asosiasi Bupati : Jagalah Persaudaran dan Persahabatan

“Karena itu, jagalah persaudaraan dan persahabatan antara satu sama lain, sekalipun berbeda dukungan dan pilihan politik. Marilah kita ciptakan kehidupan di wilayah Meepago yang aman dan damai,” ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire, Provinsi Papua, melalui Sekretaris Komisi A yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, Rohedi M Cahya, minta masyarakat bijak dalam tenang menerima apapun keputusan MK terkait sengketa pemilukada Nabire.

“Kami sangat mengharapkan masyarakat untuk tetap menghormati hasil putusan MK dan menjaga situasi keamanan dan dewasa dalam berpolitik,” kata Rohedi.

Dia mengatakan dua perkara pemilikada di kabupaten di ‘leher’ pulau Papua tersebut adalah permohonan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Fransiscus Xaverius dan Tabroni bin M Cahya, dan permohonan perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 dan paslon Yufinia Mote dan Muhammad Darwis selaku yang mengajukan.