Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Dukung Adanya Pemekaran DOB di Papua
beritapapua.id - Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom. (Foto: Antara/HO-Humas Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua)

Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua sepakat mendukung pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua. Mereka menilai pemekaran DOB akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom mengatakan, pihak intelektual di Papua harus menghindari adanya pemikiran negatif terkait DOB.

“Sebagai warga yang baik, hindari semua pikiran negatif dan sambut hal ini dengan baik pula,” ujarnya, Senin (16/5/2022).

Ia mengatakan dukungan terhadap pemekaran di Papua terus mengalir dari para ketua adat, wali kota, dan bupati di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Befa juga menepis adanya anggapan pembentukan DOB di Papua hanya merupakan keinginan kelompok tertentu.

“Kami kan semua sudah bilang bahwa kehadiran provinsi ini adalah kemauan politik negara, bukan perjuangan para elite atau orang siapa atau tim pemekaran tidak,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa usulan pemekaran di wilayah Papua tersebut telah melalui serangkaian proses politik. Dan menurutnya tidak semudah itu DPR langsung mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) provinsi baru. Proses politik tersebut meliputi pembahasan dan penyerapan aspirasi lewat Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Kami mau ke mana lagi? Kami hidup di bumi ini, kami hidup di tanah ini, dan kami hidup dalam negara ini. Dan jangan lupa itu, kami masih diatur oleh negara ini sehingga apa yang dia (negara) buat ya kami terima,” katanya.

Anggota Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Tengah

Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Tengah beranggotakan para bupati di Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Puncak.

Sembilan dari 10 kabupaten tersebut, berdasarkan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah yang disahkan Baleg DPR pada 6 April 2022 lalu, termasuk dalam usulan provinsi baru tersebut.

Baca Juga: KKB Kembali Berulah, Pesawat Kargo PT Asian One Nyaris Tertembak

Luas wilayah kawasan tersebut mencapai lebih dari 84 ribu Km, yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya (14.532 Km), Kabupaten Jayawijaya (13.925,31 Km), Kabupaten Lanny Jaya (6.585 Km), Kabupaten Mamberamo Tengah (1.275 Km), Kabupaten Nduga (12.941 Km), Kabupaten Tolikara (14.263 Km), Kabupaten Yahukimo (17.152 Km), dan Kabupaten Yalimo (3.568,52 Km).

Ia juga mengatakan bahwa wilayah itu relatif tertinggal dalam hal pembangunan dan dari segi pelayanan publik. Dan seluruh kabupaten tersebut masuk dalam kategori indeks pembangunan manusia (IPM) terendah di beberapa tahun terakhir.

Harapannya dengan menjadi provinsi baru, Pegunungan Tengah bisa menjadi lebih efektif dan fokus dalam pembangunan.