Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi dan Kudeta Myanmar

Tensi militer di Myanmar kembali memanas. Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar, Win dan beberapa petinggi Partai National League for Democracy ( NLD) ditangkap pada Senin (1/2) dini hari. Suu Kyi pada saat ini ditahan sebagai tahanan rumah. Militer Myanmar, Tatmadaw secara sepihak menyatakan militer akan menjalankan pemerintahan Myanmar selama setahun ke depan.

Hal ini sebagai pemuncak dari ketegangan yang terjadi di Myanmar pada beberapa waktu belakangan. Perselisihan antara pemerintahan sipil dan militer tereskalasi hingga kemudian terjadilah coupe de tat, atau kudeta.

Pemerintahan sipil dan militer di negara Myanmar memang tidak pernah akur. Sejak Partai Pro Demokrasi memenangkan pemilihan umum di Myanmar, kekuatan militer yang menguasai Myanmar selama lebih dari 50 tahun seakan protes. Militer menunding ada kecurangan dalam pemilu yang diselenggarakan pada November 2020 lalu.

Tak Asing Dengan Penangkapan

Baca juga: Apa Pekerjaan Terbaik Bagi Seorang Muslim?

Suu Kyi bukan kali ini saja ditangkap dan dijadikan tahanan rumah oleh kekuatan milter Myanmar. Aktivis pro demokrasi Myanmar ini, pada tahun 1990 mendekam sebagai tahanan rumah selama 15 tahun karena menentang kekuasaan militer.

Perjuangan Suu Kyi untuk memajukan demokrasi di negaranya, diganjar dengan Nobel Perdamaian pada tahun 1991, yang diterimanya ketika berada dalam tahanan rumah. Saat ini Suu Kyi merupakan pemimpin De Facto dari Myanmar. Suu Kyi merupakan nama besar yang masih menjadi karisma, hingga bisa menyapu bersih suara pada pemilu yang lalu.

Ironi Rohingya dan Nobel Perdamaian Suu Kyi

Perjuangan Suu Kyi dalam membebaskan Myanmar dari cengkraman militer memang sempat menjadi decak kagum dunia. Namun nobel perdamaian yang diterima oleh Suu Kyi harus ternodai dengan adanya kasus genosida Muslim Rohingya, yang dituduhkan oleh PBB.

Pada tahun 2017, tentara Myanmar melakukan serangan besar-besaran ke negara bagian Rakhine, daerah minoritas Muslim Myanmar, Rohingya bermukim. Ribuan warga dibunuh, dan lebih dari 700.000 melarikan diri ke Bangladesh.

Suu Kyi bersikukuh bahwa apa yang dilakukan oleh tentara Myanmar bukanlah di bawah kendalinya. Tapi sebagai pemimpin de facto Myanmar sejak 2016, PBB menuding Suu Kyi melakukan kesepakatan tertentu sebagai restu kepada tentara Myanmar untuk melakukan serangan.