Proses Gugatan
Bagaimana Proses Gugatan di Mahkamah Konstitusi

Bagaimana Proses Gugatan di Mahkamah Konstitusi? – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2020 telah usai. Sejumlah kepala daerah baik tingkatan provinsi dan kota/kabupaten, terpilih berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, pengangkatan atau penetapan kepala daerah terpilih masih belum bisa dilakukan oleh KPU. Sebanyak 132 permohonan mengenai perselisihan hasil suara sudah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 18/1 lalu.

Sengketa Pilkada ini akan mulai memasuki jadwal sidang pendahuluan pada tanggal 27/1 mendatang. Pada sidang pendahuluan ini, majelis hakim konstitusi akan memeriksa syarat-syarat formil sebuah permohonan. Serta memeriksa kejelasan materi yang bisa diuji di MK.

Dasar Kewenangan Proses Gugatan Mahkamah Konstitusi

Baca juga: Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja Sudah Diajukan ke MK

MK merupakan salah satu lembaga yang menjadi penjaga konstitusi di Indonesia. Namun tak hanya sebagai lembaga peradilan yang merdeka untuk menguji dan memutus perihal perundangan di Indonesia. MK juga diberikan kewenangan untuk membubarkan sebuah partai politik dan menguji dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu dan pemilukada.

Kewenangan MK ini diberikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tak Semua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bisa Diperiksa MK

Baca juga: PSSI Batalkan Kompetisi Liga 1 dan 2 Musim 2020/2021

Pilkada serentak yang juga menghasilkan gugatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), tidak serta merta akan langsung diuji dan diperiksa substansi perselisihannya. Ada syarat-syarat formil yang harus diperiksa oleh MK, pun perihal kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap PHPU harus memenuhi ambang batas maksimal yang diatur pada Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan MK.

Ambang batas ini mensyaratkan gugatan atau permohonan mengenai PHPU adalah permohonan pada pemilukada yang menghasilkan selisih suara antar Pasangan Calon (Paslon) yang tidak melebihi antara 0,5 hingga 2%, tergantung dari jumlah penduduk dan tipe kepala daerah yang dikontestasikan.

Pada sengketa PHPU yang diterima oleh MK kali ini, hanya 25 permohonan yang memenuhi syarat perihal ambang batas ini. Maka bisa dipastikan, pada keputusan atas sidang pendahuluan, banyak permohonan atau gugatan yang tidak bisa diteruskan pada sidang sengketa tahapan berikutnya.