Bahas Revisi Otsus, Pansus DPR Gelar Rapat Bersama Pemda PB
Pansus DPR melakukan rapat bersama Pemerintah Daerah Papua Barat terkait otsus (foto : tribun-papua.com)

Bahas Revisi Otsus, Pansus DPR Gelar Rapat Bersama Pemda PB – Panitia Khusus (Pansus) DPR menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah Papua Barat. Agenda dalam rapat tersebut adalah membahas RUU Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat di Manokwari, Senin (03/05/2021).

Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun mengatakan ada tiga hal yang menjadi prioritas Revisi Otsus. Dan priotitas Revisi Otsus tersebut adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Komarudin mengakui meski Otsus Papua telah berjalan 20 tahun, namun belum terakomodir secara baik. Hal ini karena sejumlah kabupaten dan kota di Tanah Papua masih tergolong miskin.

Komarudin menegaskan perubahan beberapa pasal dalam revisi kedua UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus, hanya terkait dengan anggaran dan pemekaran daerah.

“Anggaran dan pemekaran masih menjadi acuan utama, karena revisi ini merupakan inisiatif pemerintah pusat,” tambahnya.

Revisi UU Otsus Papua Mengutamakan Pada Pemberian Kewenangan

Sementara itu, DPR Provinsi bersama lembaga Majelis Rakyat Papua Barat mengusulkan revisi UU Otsus Papua agar mengutamakan pada pemberian kewenangan. Dan tidak hanya opsi tambahan anggaran dan pemekaran wilayah.

Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengatakan masalah di Papua tidak akan selesai selama kewenangan Otsus masih bertabrakan dengan kepentingan umum. Dan hal itu tidak akan selesai dengan tambahan anggaran dan pemekaran wilayah.

Ia menjelaskan, karena lemahnya kewenangan dalam Otsus, maka akan sulit menerapkan rancangan peraturan daerah khusus. Lantaran kerap mengalami kendala untuk menetapkannya rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) karena berbagai pertimbangan.

Baca Juga : Menteri Muhadjir Usulkan Ada Bahasa Utama di Papua

“Sejumlah Raperdasus tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena berbagai pertimbangan. Sementara daerah buruh payung hukum untuk maksimalkan tuntutan pelaksanaan UU Otsus,” ujar Wonggor.

Selanjutnya Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren, mengatakan sejujurnya masyarakat adat Papua Barat menyatakan penolakan terhadap kelanjutan Otsus.

Hal itu Maxsi Ahoren katakan berkaitan dengan aspirasi masyarakat adat yang lembaga kultur terima saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Oktober 2020 lalu.

“Sejujurnya masyarakat adat sebagai objek Otsus Papua ini tak lagi menginginkan adanya kelanjutan Otsus dengan berbagai keluhan kegagalan,” katanya.

Dia juga berharap dalam revisi UU Otsus Papua, DPR RI tak saja fokus membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan anggaran dan pemekaran saja. Dan hal lain yang harus diperhatikan yang tak kalah penting adalah kewenangan.

“Tambahan uang dan pemekaran bukan solusi, tapi kewenangan,” tukas Maxsi Nelson Ahoren.