Bantuan Sosial Sembako KKS 2021 Masih Tersisa 1.252 Kuota
beritapapua.id - Ilustrasi Kartu Keluarga Sejahtera. (Foto: Istimewa)

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Irawadi, mengatakan sisa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bantuan sosial sembako (sembilan bahan pokok) 2021 sebanyak 1.252.

“Kuota penerima KKS bansos 2021 ini sebanyak 4.541, namun yang sudah tersalurkan hanya 3.289,” ujar Irawadi usia rapat koordinasi percepatan penyaluran sisa KKS di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (22/2/2022).

Irawadi mengungkapkan tidak tuntasnya penyaluran KKS 2021 tersebut karena penerima bantuan sebagian sudah mampu, pindah, Pegawai Negeri Sipil atau PNS, TNI/Polri. Sebagian besar juga ada yang menolak bansos dan ada yang meninggal dunia.

“Data 1.252 ini tidak semuaya berhak menerima KKS, karena ada yang mampu. Total warga mampu ada 114 KK dan TNI/Polri ada 118 KK. Kami harus melakukan pengecekan lagi sehingga KKS ini benar-benar diterima oleh yang berhak mendapatkannya,” ujar Irawadi.

Irawadi menjelaskan dari 1.252 sisa KKS bansos sembako 2021 tersebut tersebar di lima distrik, yaitu Distrik Jayapura Utara yang belum terdistribusi sebanyak 263, Distrik Jayapura Utara sebanyak 368, Distrik Abepura sebanyak 445, Distrik Muara Tami sebanyak 42, dan Distrik Heram ada 134.

“Agar sisa KKS ini bisa tersalurkan semuanya, maka kami memberikan dengan cara mengumpulkan dalam satu tempat [sesuai kelurahan masing-masing] setelah mendapatkan undangan. Alamat penerima sudah kami ketahui,” ujar Irawadi.

KKS Bansos Sembako Berupa Kartu Debit BNI

Irawadi menambahkan KKS bansos sembako berupa kartu debit BNI yang tiap bulannya akan ditranfer sebesar Rp200 ribu. Dan untuk pengambilannya bantuan tersebut melalui E-Warung.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan, program KKS dari Kementerian Sosial Indonesia sangat membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu sebagai bentuk perhatian dari pemerintah.

Baca Juga: Siswa dan Guru Terpapar Covid-19, PTM Terbatas Tetap Berlangsung di Kota Jayapura

“Ini merupakan bagian dari pelayanan pemerintah, dan yang menerinya adalah adalah masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan bansos sembako ini. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujar Mano.

Mano menjelaskan Kepala Distrik, Kelurahan, RT dan RW ikut mendukung penuntasan KKS tersebut. Dengan begitu ia berharap masyarakat akan dapat menerima langsung bantuan tersebut.

“Kalau ini sukses maka Kementerian Sosial akan memberikan lagi bantuan bahkan lebih banyak lagi. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan terutama transaksi nontunai,” ujar Mano.