Bawaslu Nabire Tidak Tebang Pilih Dalam Penegakkan Hukum Saat PSU
Bawaslu Kabupaten Nabire, Papua, melalui koordinator penindakan dan pelangggaran, Yulianus Nokuwo (foto : jubi)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire, Papua, melalui koordinator penindakan dan pelangggaran. Yulianus Nokuwo menegaskan, pihaknya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Nabire tidak akan tebang pilih dalam penegakkan hukum, bila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.

Untuk itu, Nokuwo mengimbau kepada seluruh elemen dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Jika ada yang menyalahgunakan wewenang, undangan, politik dan sebagainya maka harus diproses.

“Kali ini harus lebih serius lagi dari sebelumnya. Kalau ada OTT, akan kami proses sampai tuntas,” tegas Nokuwo kepada wartawan jubi di Nabire, Kamis (8/5/2021).

Bawaslu Nabire : Menciptakan PSU yang Jujur, Aman dan Damai

Menurutnya, sangat membutuhkan kesadaran masyarakat, tim sukses hingga penyelenggara, agar tidak terprovokasi dan memprovokasi satu sama lain. Hal ini guna menciptakan PSU yang jujur, aman dan damai.

Ia juga mengatakan, jika perolehan suara dari hasil tindakan pidana yang terlihat dalam PSU nantinya, sesuai aturan maka langsung didiskualifikasi karena tidak sah.

Hal ini mengingat kejadian sebelumnya, di mana ada yang kedapatan mencoblos lebih dari satu suara, money politik dan sebagainya.

“Kedapatan lagi dalam PSU, langsung diskualifikasi, oknumnya langsung proses hukum,” ungkapnya.

Saat ini lanjut Nokuwo, terdapat sedikitnya 5 orang telah mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum dan saat pelaksanaan pencoblosan 9 Desember 2020 lalu. Mereka tersebut adalah YY, YT, AMN, PD dan HSU.

Baca Juga : 160 Sopir Truk di Nabire Melakukan Aksi Mogok Kerja

“Ini bukti keseriusan kami dalam penegakkan aturan,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, YY terbukti melakukan tindak pidana pemilihan percobaan dengan sengaja, yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. YY dipidana dengan kurungan 12 bulan dikurangi masa tahahan dan denda Rp12 juta.

Mengaku Sebagai Orang Lain Untuk Menggunakan Hak Pilih

Terdakwa lainnya YT, terbukti dengan sengaja mengaku ia sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Ia mendapatkan hukuman 24 bulan penjara dan denda sejumlah Rp24 juta.

Sedangkan, terdakwa AMN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan dengan sengaja pada saat pemungutan suara. Ia memberikan suaranya 1 kali atau lebih pada 1 TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Terdakwa AMN terkena pidana dengan pidana penjara selama 36 bulan dan denda sejumlah Rp36 juta, dengan ketentuan apabila tidak membayarkan denda maka beralih menjadi pidana kurungan selama 1 bulan. Begitu pula dengan terdakwan lainnya.

“Kami harap, dalam pelaksanaan PSU mulai dari proses hingga pencoblosan tidak menemukan pelanggaran lagi,” ungkap Nokuwo.

Terpisah, Ketua Bawaslu Nabire, Adriana Sahempa sangat mengharapkan agar dalam PSU nantinya, berjalan dengan lancar dan aman.

Ia juga menyampaikan jika ada pelanggaran akan melakukan proses hukum yang ada.