Bawaslu Papua Barat Kesulitan Koordinasi Jelang Pilkada Serentak
beritapapua.id - Bawaslu Papua Barat Kesulitan Koordinasi Jelang Pilkada Serentak - AntaraNews

Bawaslu Papua Barat Kesulitan Koordinasi Jelang Pilkada Serentak – Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang, masih ditemui sejumlah hambatan. Salah satunya datang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat. Diketahui bahwa sampai sejauh ini Banwaslu Papua Barat masih mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Hal ini terjadi lantaran masih terjadi kekosongan di dalam KPU. Dikarenakan Komisioner KPU Papua Barat tugasnya ┬átelah berakhir pada Februari tahun 2020. Sedangkan hasil Seleksi Komisioner baru periode 2020-2025 belum kunjung diumumkan.

Dilansir dari Antara, Ketua Bawaslu Papua Barat, Ibnu Mas’ud dalam keterangannya di Manokwari, Kamis (9/7/2020) menyebutkan bahwa tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah dimulai. Namun hingga saat ini pihaknya sedang mengawasi tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan yang dilakukan KPU. Ibnu mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat KPU akan melaksanakan pencocokan dan penelitian atau pemutakhiran data pemilih. Yang mana seluruh tahapan tersebut nantinya akan terus berjalan hingga pemungutan suara digelar serentak pada 9 Desember 2020.

Baca Juga: Pemerintah Papua Jangan Lupa Berdayakan Pangan Lokal

Belum Adanya Pelantikan Komisioner Baru

Ibnu Menambahkan pihaknya juga masih belum tahu kapan para komisioner yang baru ini dilantik. Karenanya, tugas KPU Papua Barat masih diambil alih oleh KPU Pusat. Sehingga setiap keputusan harus berkoordinasi terlebih dahulu ke pusat. Hal inilah yang membuat berbagai hal-hal terkait regulasi, masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Agar adanya kesepahaman diantara Bawaslu dan KPU. Sehingga persoalan terkait pilkada ini bisa diantisipasi.

Ibnu berpendapat bahwa koordinasi akan lebih mudah dilakukan jika KPU Provinsi sudah terisi dan aktif bekerja. Sehingga mereka berharap KPU Papua Barat bisa segera terisi agar setiap tahapan Pilkada bisa dikoordinasikan secara baik. Sebab dari Pihak Bawaslu sendiri, seluruh SDM sudah siap dari provinsi, kabupaten hingga pengawas lapangan di kelurahan. Dana pengawasannya pun sudah tidak ada masalah. Ditambah lagi Bawaslu di sembilan daerah semua sudah menandatangani NPHD (nota perjanjian hibah daerah).

Adapun Pilkada serentak di Papua Barat nantinya akan diikuti oleh sembilan daerah. Dimana dari kesembilan daerah tersebut baru ada empat daerah yang melakukan verifikasi factual. Diantaranya adalah Sorong Selatan, Fakfak, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama.