Bawaslu Papua Bentuk Pokja Covid-19 Untuk 11 Kabupaten
Beritapapua.id - Bawaslu Papua Bentuk Pokja Covid-19 Untuk 11 Kabupaten - Antara

Bawaslu Papua Bentuk Pokja Covid-19 Untuk 11 Kabupaten – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Covid-19 pada 11 kabupaten penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Guna memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dalam mencegah penyebaran covid-19 saat pelaksanaan tahapan pilkada. Yang mana melibatkan wakil dari KPU setempat serta unsur kejaksaan, kepolisian, Satpol PP dan Satgas Covid-19.

Melansir dari Antara, Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach mengatakan Pokja Covid-19 ini telah dibentuk pada 23 September 2020 yang diketuai oleh masing-masing ketua bawaslu kabupaten. Ronald menjelaskan pembentukan Pokja Covid-19 ini atas inisiasi Bawaslu RI.

Menurut Ronald, jika ada pelanggaran kaitannya dengan protokol kesehatan. Maka masing-masing akan ditindaklanjuti dengan perlakuan hukum dari jenis pelanggaran yang ditemui di lapangan. Bahkan bisa ada sanksi dari pelanggaran yang berkaitan dengan protokol kesehatan ini. Jadi jika ada kerumunan massa yang ditemui maka harus segera dibubarkan. Dan jika terjadi berulang-ulang maka akan ada tindaklanjut dengan sanksi lain seperti administrasi atau pidana.

Lebih lanjut Ronald juga menjelaskan sejak pembentukan Pokja Covid-19 belum ada laporan pelanggaran. Karena masih belum ada tahapan yang krusial. Jadi pihaknya juga cenderung lebih mendorong kepada pencegahan.

Baca Juga: Kendala Investasi Hotel Dan Restoran Bagi Papua

Ketua Bawaslu Minta Daerah Yang Gelar Pilkada Bentuk Pokja Covid-19

Bawaslu Papua Bentuk Pokja Covid-19 Untuk 11 Kabupaten
Beritapapua.id – Bawaslu Papua Bentuk Pokja Covid-19 Untuk 11 Kabupaten – Bawaslu

Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu yang daerahnya menggelar Pilkada Serentak 2020 agar membuat Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Abhan mengungkapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menghentikan atau membubarkan kalau ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

“Ekspetasi publik kepada Bawaslu dalam penegakkan pelanggaran pemilihan (pilkada) sangat besar. Oleh karena itu, perlu membuat Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Dalam rangka mengefektifkan koordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, kejaksaan, dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk menangani pelanggaran protokol kesehatan” ujar Abhan, Sabtu (3/10/2020).

Selain itu, Abhan juga memberikan semangat sekaligus apresiasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Panwas Kelurahan/Desa yang terus bekerja meski pandemik covid-19 masih berlangsung.

“Mereka adalah garda terdepan suksesnya pengawasan pemilihan. Kita harus tunjukan semangat kerja dan komitmen dalam tugas pengawasan ditengah tantangan pilkada di masa pandemi covid-19. Serta memberikan contoh kepada peserta pemilihan dan masyarakat. Terkait tata cara prosedur semua tahapan dengan mengikuti protokol covid-19 untuk setiap kerja pengawasan,” jelasnya.