Bawaslu: Tidak Boleh Ada Arak-Arakan Pilkada
Beritapapua.id - Bawaslu: Tidak Boleh Ada Arak-Arakan Pilkada - Kompas

Bawaslu: Tidak Boleh Ada Arak-Arakan Pilkada- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan bakal calon kepala daerah untuk tidak menggelar arak-arakan ketika mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2020.

Mengutip dari kompas, Anggota Bawaslu Fritz Edward mengatakan bahwa dengan meniadakan arak-arakan, tidak akan mengurangi makna dari pencalonan.

“Kami berharap supaya paslon tidak membawa arak-arakan. Tidak mengurangi makna pencalonan” kata Fritz, Jumat (4/9/2020).

Fritz juga menambahkan bahwa KPU telah menetapkan pihak-pihak yang boleh hadir dalam pendaftaran calon kepala daerah.

Pasal 49 Ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam, pendaftaran bakal paslon hanya boleh dihadiri; (a) ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal pasangan calon ; (b) bakal pasangan calon perseorangan.

Fritz berharap agar seluruh pasangan calon dan partai politik dapat mematuhi peraturan ini. Ia pun meminta polisi agar dapat bertindak tegas apabila menemukan adanya pihak yang melanggar peraturan ini.

Fritz mengatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk mencegah, mengawasi sekaligus menegur terjadinya kerumunan pada saat pendaftaran.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta agar seluruh pasangan calon tidak membawa massa pendukung yang dapat menciptakan kerumunan atau arak-arakan massa. Menurutnya, pasangan calon hanya boleh didampingi oleh tim kecil untuk mengurus dokumen administrasi pendaftaran.

Baca Juga: Menteri Agama Berikan Penghargaan Pada Lima Kepala Daerah Papua

Pilkada Saat Pandemi

Pada tahun 2020 ini KPU menggelar tahapan pendaftaran calon kepala daerah 2020 selama 3 hari pada 4-6 September. Pilkada tahun ini memiliki beberapa aturan khusus mengingat penyelenggaraannya saat pandemi, seperti penerapan protokol kesehatan covid-19.

Yang mana Pilkada kali ini akan mencakup 270 wilayah Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Menlu Tito Karnavian juga akan membatasi kampanye menjelang pilkada, sebanyak maksimal 1 kali. Tidak hanya itu, pihak yang berkampanye juga wajib untuk membatasi jumlah massa yang berkumpul dalam satu tempat, dengan batas maksimal 100 orang.

Massa yang berkumpul untuk kampanye juga wajib untuk menaati protokol kesehatan termasuk menjaga jarak ketika sedang berkampanye. Tito meminta ketentuan para peserta pasangan calon dan tim sukses pasangan calon untuk mematuhi ketentuan ini.