Belasan Kendaraan Mewah Milik Nurhadi Abdurrachman Disita KPK
beritapapua.id - Belasan Kendaraan Mewah Milik Nurhadi Abdurrachman Disita KPK - Reno Esnir

Belasan Kendaraan Mewah Milik Nurhadi Abdurrachman Disita KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menemukan belasan kendaraan mewah saat menggeledah sebuah villa di Puncak Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Belasan mobil mewah tersebut diduga milik buronan KPK, yaitu Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. Saat ini, belasan kendaraan tersebut telah diamankan oleh pihak KPK. “Ada beberapa motor mewah belasan jumlahnya, motor gede. Kemudian ada empat mobil mewah yang terparkir di gudang di sebuah villa yang diduga milik tersangka NHD (Nurhadi),” ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Biacara KPK Ali Fikri yang dikutip dari liputan6.com.

Terkait penyitaan belasan kendaraan mewah tersebut, Ali belum bisa mengonfirmasi karena hingga kini penggeledahan masih berlangsung. Menurut Ali, penggeledahan tersebut juga merupakan upaya KPK mencari keberadaan Tin Zuraida yang merupakan istri Nurdahi, dan putrinya yang berinisial RAR. Namun tim lembaga antirasuah masih belum dapat menemukan keberadaan mereka.

Baca Juga: Putusan MA Terhadap Iuran BPJS Final, Tidak Dapat Diganggu Gugat

KPK tetapkan Nurhadi Abdurrachman dalam DPO

KPK memasukkan eks Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Langkah ini diambil lantaran tersangka suap itu beberapa kali mangkir dari pemeriksaan. Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yakni, Rezky Herbiyono yang juga menantu Nurhadi dan Hiendra Soejonto selaku Direktur Utama PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT).

Ali meyakini pihaknya akan terus mengusut tuntas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA tahun 2011-2016 yang menjerat Nurhadi. Ali mengatakan bahwa penyidik akan menindak tegas terhadap para pihak yang tidak kooperatif dan mencoba menghalang-halangi penyidikan.

Nurhadi diduga menerima gratifikasi atas tiga perakara di pengadilan yaitu yang pertama perkara perdata PT. MIT vs PT. Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT. MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Nurhadi disebut menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT. MIT serta suap dan gratifikasi dengan tota Rp46 miliar. Penetapan Nurhadi sebagai DPO merupakan pengembangan dari perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus pengaturan perkara di MA pada tahun 2016. Pada saat itu KPK menggelar OTT yang menjerat Edy Nasution selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pegawai PT. Artha Pratama, Doddy Aryanto Supeno.