BEM SI Akan Kembali Unjuk Rasa di Istana Merdeka
Beritapapua.id - BEM SI Akan Kembali Unjuk Rasa di Istana Merdeka - Pikiran Rakyat

BEM SI Akan Kembali Unjuk Rasa di Istana Merdeka – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali berunjuk rasa ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10). Aksi unjuk rasa ini masih tetap menuntut hal yang sama yakni, pencabutan UU Cipta Kerja.

Koordinator Media BEM SI, Andi Khiyarullah mengatakan bahwa BEM SI mendesak Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Perpu. Ia pun memperkirakan massa yang akan datang jauh lebih banyak daripada aksi unjuk rasa yang sebelumnya, sekitar 6 ribu pengunjuk rasa.

Pada 8 Oktober, mahasiswa dan buruh dari berbagai kota turun ke jalan. Massa dari BEM SI mendatangi Istana Merdeka. Unjuk rasa pun berujung kerusuhan pada sejumlah titik. Polda Metro Jaya dan jajarannya menangkap lebih dari seribu orang.

Pada 12 Oktober, massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan unjuk rasa pada wilayah sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sedangkan, keesokan harinya, pada 13 Oktober, giliran massa dari Persaudaraan 212 yang melakukan unjuk rasa.

Baca Juga: Mimika Siapkan Rumah Sakit Darurat Covid-19

Aksi Buruh Tolak UU Cipta Kerja Akan Semakin Besar

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, akan melanjutkan aksi unjuk rasa dalam rangka menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

“Ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang,” kata Said, Kamis (15/10).

Tidak hanya berunjuk rasa, Said pun mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta legislatif review ke DPR RI, serta eksekutif review ke Pemerintah.

Ia mengatakan bahwa KSPI terus melakukan sosialisasi tentang isi dan alasan penolasan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Said menegaskan bahwa serikat buruh akan terus berkomitmen menolak UU Cipta Kerja.

Said menyayangkan tidak semua tuntutan buruh terakomodasi dalam UU Cipta Kerja. Padahal, menurutnya, serikat buruh telah menyerahkan draf sandingan sebagai bahan pertimbangan.

“Tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir, ditambahkan, tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya.