Beras Petani Merauke Ditolak, Bupati Mbaraka Ancam Bulog
Bupati merauke Romanus Mbaraka saat diwawancarai (foto : citraindonesia.com)

Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Merauke, Papua, Inung Tri Afandi, mengungkapkan pembelian beras dari petani melalui mitra kerja mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015.

Isi dalam inpres mengisyaratkan pembelian beras harus memenuhi syarat. Dan syarat dalam inpres seperti kadar air 14 persen, broken 20 persen, menir 2 persen, serta derajat soso 95 persen.

“Memang kami bukan pengambil kebijakan di sini. Tetapi kebijakan itu adalah Inpres kepada Bulog sebagai pelaksana untuk membeli beras,” ujar Inung Tri Afandi kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (26/3/2021).

Ia katakan, sehubungan dengan satu truk bermuatan beras petani yang mendapat tolakan saat hendak masuk gudang Bulog beberapa lalu, Inung mengakuinya.

“Betul, beras satu truk dibawa salah seorang mitra kami dan terpaksa kami tolak,” katanya.

Broken Beras Petani Terlalu Tinggi Menjadi Alasan Utama Penolakan

Penolakan tersebut, menurut Inung, lantaran broken (patahan) terlalu tinggi hingga 30 persen. Sementara aturannya adalah broken maksimal 20 persen.

“Ada pengakuan dari mitra itu kalau broken hanya 20 persen. Namun laporan petugas gudang kami, broken mencapai 30 persen, sehingga terpaksa dipulangkan untuk diolah kembali,” katanya.

Baca Juga : Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Gandeng Pemprov Papua

Saat meminta keterangan terkait dengan permintaan Pemkab Merauke agar menurunkan syarat pembelian beras, Inung mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai inpres.

“Kami hanya pelaksana dan menjalankan tugas sesuai inpres,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, mengancam Bulog Merauke tidak memperbolehkan membeli beras petani di kabupaten di wilayah selatan Papua tersebut.

“Bulog juga saya akan larang mendistribusi beras dari Merauke untuk ASN di tiga kabupaten di selatan Papua yakni Boven Digoel, Mappi, serta Asmat,” ujarnya.

“Saya juga akan larang pelabuhan Merauke digunakan angkut beras. Biar sekalian Presiden RI, Joko Widodo, tahu dan memanggil saya. Apa yang saya lakukan ini semata-mata membela rakyat kecil. Karena mereka memilih kita menjadi pemimpin,” tegasnya.

Bupati Mbaraka juga mengatakan meskipun ada spec untuk pembelian beras sesuai standar yang telah pusat tentukan. Namun harus ada mengambil kebijakan agar tidak merugikan para petani.