BPJS Kesehatan Kejati Papua Barat Lanjutkan Kerja Sama Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha
beritapapua.id - Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Papua-Papua Barat, Budi Setiawan (kiri) dan Kajati Papua Barat, Juniman Hutagaol, menunjukkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani. (Foto: Istimewa)

BPJS Kesehatan melanjutkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dalam hal pengawasan kepatuhan badan usaha (BU) membayar iuran BPJS Kesehatan. Kerja sama ini sebelumnya berhasil mendorong kepatuhan BU membayar iuran BPJS Kesehatan.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Papua-Papua Barat, Budi Setiawan, mengatakan, untuk proses pengawasan pemeriksaan berdasarkann PP Nomor 86 Tahun 2013, terlebih dahulu BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dalam bentuk pemberian informasi dan sosialisasi. Bila ada indikasi ketidakpatuhan baru akan ada pemeriksaan.

“Kita lanjutkan (kerja sama) yang sudah jalan. Kami sampaikan terima kasih atas dukungan Kejati Papua Barat dan para kejari dalam proses pengawasan kepatuhan ini,” ujarnya usai penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan Wilayah Papua-Papua Barat dengan Kejati Papua Barat, Jumat (22/04/2022).

Tahun lalu, tambahnya, tingkat keberhasilan koordinasi melalui kerja sama tersebut mencapai 72 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi di Indonesia.

“Dari 85 badan usaha (BU) berhasil patuh sebanyak 65 badan usaha atau 72 persen. Mudah-mudahan apa yang sudah baik ini ditingkatkan lagi, sehingga program Jaminan Kesehatan Nasional di Papua Barat menjadi lebih baik, sehingga harapan Indonesia sehat benar-benar terwujud,” tukasnya.

Kajati Papua Barat, Juniman Hutagaol, mengatakan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam menjalankan tugas banyak menghadapi permasalahan.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan itu, perlu adanya kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Kejagung.

Kerja Sama Sudah Mulai Sejak Januari 2020

Hutagaol mengatakan bahwa kerjasama sudah mulai berjalan pada Januari 2020. Namun telah berakhir masa berlakunya, sehingga perlu adanya penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama antara BPJS dan Kejati Papua Barat.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap melalui kerja sama terjalin pemahaman yang baik dan kerja sama ini tidak hanya sampai pada penandatanganan PKS, namun dapat ditingkatkan dengan penyerahan SKK apabila ditemui permasalahan-permasalahan hukum di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga: Ketua GMKI Angkat Bicara Mengenai Pertemuan OKP/OKPI Bersama Aggota DPR RI di Abepura

Tahun lalu, lanjut Hutagaol, capaian tingkat kepatuhan mencapai 72 persen. Jika semua pemangku kepentingan patuh, kemungkinan tidak perlu adanya SKK kepada kejaksaan. Namun ada saja yang bandel, sehingga masih diperlukan langkah-langkah oleh kejaksaan baik melalui litigasi atau nonlitigasi.

“Mudah-mudahan ke depannya kita mengharapkan capaian bisa melebihi 72 persen supaya semua warga negara terutama rakyat akar rumput mendapatkan pelayanan kesebagaimana haknya,” katanya.

Hutagaol juga mengimbau pemerintah daerah dan para pengusaha untuk menaati dan melaporkan dengan benar keikutsertaan para pegawai terutama non-ASN. Serta yang tidak lupa untuk membayarkan iuran bila masih ada tunggakan.

“Selain itu, kami berharap dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Sebab tidak dapat untuk disangkal dengan peningkatan pelayanan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepesertaan masyarakat maupun perusahaan,” pungkasnya.