BPJS untuk Corona Masih Terkendala Aturan
beritapapua.id - BPJS untuk Corona Masih Terkendala Aturan - BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.

Beberapa waktu lalu berkaitan dengan epidemik yang terjadi saat ini yaitu penyebaran virus Corona (Covid-19) disebutkan bahwa BPJS tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan akibat virus tersebut. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 52 Ayat (1) huruf o Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

  1. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah

Meski demikian, pemerintah telah menetapkan pelayanan kesehatan akibat virus corona . Diterapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Virus Corona. Penanggulangannya dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

Namun Saat ini Badan Hukum Publik ini mengaku siap menjamin biaya pelayanan kesehatan untuk pasien positif terinfeksi virus Corona. Walaupun masih terganjal dengan Perpes No. 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional. Berhubungan dengan Regulasi tersebut, maka BPJS Kesehatan dilarang menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah. Karena biayanya di tanggung oleh pemerintah secara langsung.

Direktur BPJS Kesehatan Fahmi idris mengatakan bahwa pemerintah perlu menyelesaikan aspek hukum. Sehingga BPJS Kesehatan dapat ikut serta menanggung biaya perawatan pasien virus Corona. “Perlu ada diskresi khusus agar Pasal 52 huruf o bisa diterobos.” Hal itu cukup dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres khusus, yang memberi kewenangan pada BPJS Kesehatan untuk menalangi pendanaan pelayanan kesehatan untuk pasien Covid-19.

Baca Juga: Jokowi Minta Rapid Test Covid-19 Dilakukan Secara Massal

Penyusunan Perpres dan Reimburse yang sedang diusahakan

BPJS Kesehatan akan melakukan penagihan (reimburse) ke pemerintah atau melalui mekanisme lainnya yang diatur secara internal oleh pemerintah. Selain itu, pihak fasilitas kesehatan memiliki loket untuk menagihkan biaya ini kepada BPJS Kesehatan.

Fahmi juga menuturkan bahwa situasi wabah pada akhirnya akan memiliki batasan waktu, sehingga Inpres dan Perpres Khusus bisa ditetapkan dalam masa berlaku dan tujuan tertentu. Agar BPJS Kesehatan bisa ikut menanggung penanganan pasien Corona tersebut, pemerintah saat ini sedang menyusun sebuah Perpres.