Buat Apa PPKM Jika Tak Ada Ketegasan?
Warga padati tanah abang (foto : antara)

Buat Apa PPKM Jika Tak Ada Ketegasan? – Hari Raya Idul Fitri memang memiliki eforianya tersendiri. Dalam menyambutnya, masyarakat pun punya kebiasaan masing-masing yang bisa dikatakan ‘membudaya’. Pastinya, dengan sudah diterimanya THR yang dibarengi gajian awal bulan, belanja lebaran menjadi kegiatan yang diwajibkan.

Berbondong-bondong dan berdesakan menyerbu pusat perbelanjaan sebelum lebaran, sebenarnya bukanlah sebuah pemandangan yang ganjil. Namun, kala kebiasaan ini terjadi ketika kita masih dilanda pandemi, maka ini adalah fenomena yang menggelisahkan.

Apa yang terjadi di akhir pekan lalu, di Pasar Tanah Abang, Jakarta dan Tunjungan Plasa, Surabaya menjadi contohnya. Terlihat antrian dan kerumunan masyarakat menyemut ketika melakukan kegiatan rutin tahunan ini. Di Tanah Abang, bahkan masyarakat mengantri dalam kerumunan yang padat, hingga ke luar pintu masuk.

Peristiwa ini dikhawatirkan akan memicu sebuah klaster ‘super spreader’ baru, yang bisa mendatangkan gelombang pandemi susulan yang mengganas.

Hal ini sudah dibuktikan oleh India ketika ribuan orang melakukan kegiataan keagamaan di Sungai Gangga, yang ternyata membawa negara itu ke dalam malapetaka.

Aturan Dibuat Sebagai Penghias, Layaknya Vas Bunga di Ruang Tamu

Pemerintah memang mempunyai masalah dalam mempertahankan komitmen untuk menanggulangi wabah Covid-19. Aturan yang dibuat layaknya formalitas saja, agar terlihat pemerintah, baik pusat dan daerah sedang berupaya.

Segala macam istilah dibuat dan diubah suai, entah mengapa. Tetapi dengan pelaksanaan dan pengawasan di lapangan yang sangat minim, menjadikan itu sia-sia saja.

Baca Juga : Tips Tetap Semangat Pada Minggu Terakhir Ramadhan

Imbauan PPKM dan larangan serta kewajiban dituangkan secara resmi dalam Peraturan Perundangan dari pusat hingga daerah. Bahkan sanksi pun dituliskan secara tegas. Aturan-aturan ini diumumkan dan disosialisasikan, tapi masyarakat cuek.

Masyarakat memilih untuk tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat, karena minimnya pengawasan dan kendornya ketegasan pemerintah dan satgas.

Memang, dalam melawan pandemi ini, butuh kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam setahun lebih pemerintah selalu tenggelam dalam retorika yang menenangkan. Ini yang menyebabkan masyarakat menjadi abai.

Hadirnya vaksin menjadikan seolah negara ini sedang baik-baik saja. Padahal jumlah masyarakat Indonesia yang telah divaksin hingga kini, belum mencapai 20%. Kita masih jauh dari tujuan herd immunity.

Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan gelombang kedua akan menghantam Indonesia lebih ganas lagi.