Budi Hartono Menyurati Jokowi Soal PSBB – Orang terkaya Indonesia, sekaligus pemilik Grup Djarum, Budi Hartono menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (11/9). Melalui suratnya, Budi menyampaikan ketidaksetujuannya soal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total DKI Jakarta.
Budi sendiri menujukan surat ini untuk Peter F Gontha melalui akun instragamnya, @petergontha pada Sabtu (12/9).
Dalam suratnya Budi menyebutkan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB tidak tepat. Ia menilai PSBB DKI Jakarta telah terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi corona.
“Di Jakarta meskipun Pemerintah DKI telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” kata Hartono dalam suratnya.
Menurutnya, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi. Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Hartono pun menyarankan pemerintah harus melakukan perbaikan khususnya Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan peningkatan laju infeksi.
Baca Juga: Banggar DPR: Anies Hanguskan Uang 300T di Bursa
Budi Hartono: Pemerintah Harus Tegas
Budi menyarankan beberapa cara dalam suratnya, antara lain dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi. Terkait tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat dalam kondisi new normal.
Hartono mengatakan bahwa tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusannya jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.
Ia juga menyerankan agar Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat.
Hartono juga menegaskan pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.
“Perekonomian harus tetap dijaga. Sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir,” katanya.
Dalam akhir suratnya, Budi mengatakan bahwa pelaksanaan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat. Yang mana lebih menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain-lain.
Menurut Budi, masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan covid-19.
