Bumdes Perlu Payung Hukum Menurut Yance Samonsabra
beritapapua.id - Bumdes Perlu Payung Hukum Menurut Yance Samonsabra - infobumdes.id

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) perlu diperkuat dengan payung hukum. Agar para cesar atau pihak-pihak luar lainnya tidak segan-segan menanamkan modal pada Bumdes.

Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan . Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Baca Juga: Surat Keputusan LNG Tangguh Sebagai Tempat Pemeriksa Imigrasi

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Hal ini disampaikan anggota DPD-RI Yance Samonsabra saat ditemui usai peresmian Pabrik Tapioka di Kampung Udapi Hilir, Kamis (27/2/2020).

Yance mengatakan rancangan UU Bumdes sudah ada dan masuk dalam pembahasan untuk tahun 2023. “Rancangan UU Bumdes ini sangat penting. Saya sendiri merupakan tokoh yang menggerakkan adanya bumdes di setiap desa –desa atau kampung,” tuturnya.

Ia mengiginkan Bumdes memiliki kepastian hukum yang tetap. Adanya UU maka Bumdes tidak lagi mengharapkan subsidi dana dari dana desa, melainkan sudah ada kesiapan dana tersendiri yang dialokasihkan oleh Pemerintah Pusat untuk Bumdes-Bumdes.

Saat ditanya mengenai UU apakah mengatur  kewajiban pemerintah untuk membantu dalam hal permodalan, Yance menjawab, “iya kami mengharapkan kepada semua skolder, pemeritah di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat mempunyai tanggungjawab untuk sama-sama  memberikan atau memopang Bumdes, supaya bisa berjalan,” katanya.