Bupati Jayapura Berharap 19 Distrik di Jayapura Bisa Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa
beritapapua.id - Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. (Foto: Istimewa)

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan bahwa harapannya nanti 19 distrik di Kabupaten Jayapura, dapat mengelola pengadaan barang dan jasa. Hal itu ia katakan usai meresmikan ruang pelatihan komputer DMMD pada wilayah pembangunan III di Kantor Distrik Nimboran, Selasa (26/4/2022).

Kata Mathius, pengelolaa anggaran sebesar 5 miliar rupiah bisa mulai di tingkat bawah seperti pemerintah distrik. Untuk itu potensi Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini harus untuk dipersiapkan dengan baik.

Bupati Jayapura mengatakan bahwa Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah distrik harus terdapat aturan dan anggaran yang mengaturnya.

“Ketika ada tender proyek di distrik yang nilainya di bawah lima miliar rupiah, pengusaha lokal bisa terlibat secara langsung. Sistemnya tetap online, tidak bisa seperti kemarin-kemarin yang datang demo dan berteriak-teriak di Gunung Merah [Kantor Bupati] minta jatah proyek,” tegas Mathius.

Sebagian Staf dan Pegawai Akan Turun ke Distrik dan Kampung

Menurutnya untuk menunjang kebijakan terkait pelimpahan kewenangan, maka sebagian staf dan pegawai di Kantor Bupati akan turun ke distrik dan kampung. Maksimal 20 orang pegawai dan staf yang bertahan di setiap OPD di Kantor Bupati.

“Semua penerima manfaat ada di tingkat bawah atau di kampung-kampung. Kenapa kita paksakan mereka untuk datang ke Gunung Merah [Kantor Bupati], hanya untuk mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen penting lainnya? Termasuk para guru yang selalu datang ke dinas untuk mengurus gaji, lauk pauk, dan tunjangan kinerja mereka,” jelasnya.

Baca Juga: Persipura Masih Melakukan Persiapan Menjelang Liga 2 Musim 2022/2023

Sementara itu, Kepala Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Yohanes Eroll Daisiu mengatakan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah distrik sangat penting untuk dilakukan saat ini, dan sedang berjalan di Distrik Sentani. Di distrik ini ada kantor layanan pajak, retribusi, pajak bumi dan bangunan, serta layanan publik lainnya termasuk perekaman Kartu Tanda Penduduk.

“Sosialisasi sudah dilakukan dan saat ini banyak masyarakat yang datang mengurus segala keperluannya di kantor distrik, memang dalam proses berjalan dibutuhkan potensi sumber daya manusia yang benar-benar mampu dan kreatif, dalam melakukan proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan berjalan lebih efektif lagi jika ditunjang dengan fasilitas yang benar-benar berfungsi dengan baik. Karena ada sistem pelayanan yang secara manual, dan ada juga yang secara online,” jelasnya.