Bupati Jayapura Mathius Awoitauw memberikan protes keras kepada Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang berencana membantu pembangunan rumah masyarakat korban banjir bandang Jayapura tanpa melakukan koordinasi dengan Pemda Jayapura terlebih dahulu.
Karena menurut Bupati Jayapura ada mekanimes tertentu yang seharusnya ibu Risma lakukan terlebih dahulu. Dan harus melakukan koordinasi dengan pihaknya atau BNPB sebagai penanggung jawab.
Bupati Jayapura menegaskan, lokasi yang Risma datangi bersama pihak masyarakat tanpa melibatkan Pemda untuk melakukan pembangunan berpotensi menimbulkan konflik.
“Bukan soal perhatiannya karena membantu tentu saja baik tetapi mekanisme kerja Bu Mensos yang tidak koordinasi dengan kami ataupun dengan BNPB sebagai penanggung jawab,” kata Mathius di Kota Sentani, Senin (09/08/2021).
Menurutnya, Risma tidak mengetahui kondisi di lapangan dan daerah yang ia kunjungi pada Sabtu (07/08/21) lalu.
“Kami yang tahu kondisi di lapangan atau daerah, jadi jangan juga karena punya hubungan dengan orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak paham kondisi lalu datang begitu saja. Toh Kemensos juga pakai APBN dan jalur kerjanya harus jelas dengan kami di Pemerintah Daerah. Bukan main langsung begitu saja,” ucapnya.
Bantuan Dari Pemerintah Harusnya Ada Koordinasi Dengan Pemda
Bupati Jayapura mengatakan, bantuan dari pemerintah tersebut seharusnya ada koordinasi terlebih dahulu agar jelas mekanismenya. Sebab BNPB dan pemda juga sudah merencanakan pembangunan untuk warga korban bencana alam tersebut.
Baca Juga : Bupati Jayapura : Anggaran PON XX Rp16 M Ditahan Untuk Apa?
“Kan ada BNPB dan Pemda Jayapura yang selama ini sudah melakukan perencanaan pembangunan rumah para korban bencana baniir. Jika Kemensos mau ikut bantu ya dengan senang hati tetapi ikuti jalurnya, jangan main langsung dengan masyarakat. Atau jika ternyata bermasalah kami tidak tanggung jawab,” ujar Mathius.
Terkait penanganan pascabanjir bandang, Presiden Jokowi membentuk tim kerjasama lintas kementerian atau lembaga. Segmen pertama di Cagar Alam Cyclop, segmen kedua kawasan DAS Sentani, dan segmen ketiga kawasan Danau Sentani.
Sementara itu Analis Kebijakan BNPB, Rifai menambahkan, sama sekali tidak mengetahui rencana Kementerian Sosial untuk membantu penanganan perumahan korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura.
“Kami harap tidak terjadi pendobelan dan yang paling penting sebenarnya koordinasi juga dengan tim yang sudah ada bersama pemda setempat sehingga tahu apa yang perlu dikerjakan,” ujarnya.
