Bupati Teluk Bintuni Putus Izin PT Sawit Makmur
Bupati Teluk Bintuni Putus Izin PT Sawit Makmur

Bupati Teluk Bintuni resmi mencabut izin PT Bintuni Sawit Makmur, 22 Maret 2021. Beliau menyebut bahwa pencabutan izin tersebut lataran hasil evaluasi menunjukkan perusahaan tersebut berjalan tidak sesuai prosedur.

Keputusan tersebut tertera pada surat keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor : 188.4.5/A-19 Tahun 2021. Atas keputusan tersebut, perusahaan PT Sawit Makmur tak lagi bisa beroperasi.

Terdapat beberapa alasan perihal pencabutan izin perusahaan sawit tersebut. Pertama, Ir. Petrus Kasihiw M.T. selaku Bupati Teluk Bintuni menyebut perusahaan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa lahan sawit tersebut merupakan kedok untuk mengambil kayu dalam hutan. Kemudian, Bupati juga menyebut hak guna usaha atau HGU tidak sesuai dengan prosedur.

“PT.Bintuni Sawit Makmur sudah mendapat izin hak guna usaha tetapi tidak melakukan kegiatan lapangan,” tegas Bupati Petrus Kasihiw, mengutiip koreri.com.

Direktur YLBH, Yohanes Akwan,S.H, mengapresiasi langkah bupati. Mantan aktivis lingkungan Papua Barat ini menyebut keputusan tersebut mengusung hak rakyat.

“Sikap Bupati dalam kebijakan mengeluarkan keputusan pencabutan izin perusahan PT.Bintuni Sawit Makmur patut di berikan apresiasi karena Bupati berani mengambil sikap tegas itu, “kata Yohanes Akwan, Kamis (08/04/2021).

Selanjutnya, Yohanes menyebut lahan sawit berpotensi menyebabkan degradasi hutan Teluk Bintuni. Dengan adanya keputusan pencabutan izin perusahaan sawit, hal ini dapat mencegah kondisi tersebut semakin parah.

“Mestinya Songko Merah malu sama Piet-Matret yang sudah berani mencabut ijin dari perusahaan tersebut. Dari keputusan itu, hak-hak masyarakat adat serta tempat mencari hidup dari masyarakat terlundungi. Termasuk pencabutan ijin tersebut untuk menahan laju degradasi dan deforestasi hutan di Teluk Bintuni.” imbuhnya.

Sawit dan Papua Barat: 24 Perusahaan Sawit Menguasai 576.090 Hektar Hutan

Berdasarkan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 24 perusahaan menguasai lahan konsesi sebesar 576.090,84 hektare. Adapun perusahaan tersebut tersebar pada 8 kabupaten. Yakni, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat, dan Fakfak.

Baca Juga : 3 Sunnah saat Melakukan Puasa Ramadhan

Dari jumlah tersebut, sebesar 383.431,05 hektare masih tergolong dapat terselamatkan. Untuk itu, pemerintah Papua Barat bekerja sama dengan KPK untuk mengevaluasi perizinan perusahaan tersebut.

Menurut hasil evaluasi, sebagian besar perusahaan tersebut belum berpoerasi. Artinya, ada beberapa perizinan yang belum lengkap. Atas hal tersebut, pemerintah berpotensi mencabut izin sejumlah lahan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut pencabutan perizinan dapat terjadi kala perusahaan melakukan pelanggaran. Khususnya izin usaha perkebunan.

“Jangan sampai dibalik pelanggaran kewajiban tersebut ada unsur tindak pidana korupsi, dan pemberi izin melakukan pembiaran dan tidak menegakkan sanksi sebagaimana seharusnya,” tukasnya.