Buruh Mogok Kerja, DPRD Mimika Dukung Keputusan Komisi VII DPR RI
beritapapua.id - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mimika, Aleks Tsenawatme (foto : istimewa)

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mimika menyatakan mendukung dan mengawasi hasil kesimpulan Komisi VII DPR RI bersama Direktur Utama MIND ID. Ini adalah upaya untuk mendesak PT Freeport Indonesia menyelesaikan permasalahan tenaga kerja dan kontraktor lokal yang saat ini kehilangan pekerjaannya.

Hal ini juga seperti yang Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mimika, Aleks Tsenawatme katakan. Ia mengatakan permasalahan yang menimpa 8.300 buruh mogok kerja yang terjadi sejak Mei 2017 di PT Freeport Indonesia. Dan itu semua harus dan perlu segera ada penyelesaiannya.

Ia mengatakan bahwa dalam tiga bulan kedepan semestinya sudah harus ada solusi yang dapat menguntungkan bagi kedua pihak.

“Dengan mempekerjakan kembali atau memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak selambat-lambatnya tiga bulan,” ujarnya pada, Minggu (13/6/2021).

Ia juga menambahkan bahwa kasus mogok kerja tersebut memang belum pernah masuk ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

“Kasus mogok kerja tersebut tidak pernah dibawa ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan,” tambahnya.

DPRD Mimika : PT Feeport Telah Berikan Manfaat Sosial

Ia juga menuturkan PT Freeport Indonesia telah memberikan manfaat sosial bagi masyarakat setempat terutama pemerintah daerah dan negara Indonesia. Dan terlebih memberikan investasi berupa pembangunan di daerah dan nasional. Maka pihaknya berwenang mengawasi penyelesaian permasalahan mogok kerja yang cukup lama, serius dan meluas.

Baca Juga : Disdik Wondama Ragu, Siswa SD dan SMP Lulus di Masa Pandemi

“Wewenang penanganan mogok kerja berada di tingkat pusat dalam hal ini di Kementerian Tenaga Kerja RI dan Kementeriaan ESDM. Maka pimpinan DPRD Kabupaten Mimika berfungsi untuk mengawasi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan di daerah dan pusat,” ujarnya.

Ia sendiri mengakui bahwa pihaknya telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah untuk menfasilitasi kedua belah pihak.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobai mengatakan, indeks jumlah dan lamanya hak mogok kerja di PT Freeport Indonesia wewenangnya pengusaha dan pengurus serikat pekerja yang bertanggung jawab atas 8.300 buruh mogok kerja.

“Kami dilaporkan bahwa 85 pekerja telah meninggal dunia dan sampai sekarang menyusutnya ruang demokrasi,” katanya.