Calon Kepala Daerah Harus Patuhin Protokol Kesehatan
Beritapapua.id - Calon Kepala Daerah Harus Patuhin Protokol Kesehatan - mediaindonesia

Calon Kepala Daerah Harus Patuhin Protokol Kesehatan – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 berpotensi menimbulkan klaster baru covid-19 apabila kepala calon daerah dan juga massa pendukungnya tidak mematuhin protokol kesehatan yang berlaku.

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan bahwa klaster baru covid-19 dapat muncul apabila terus terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada 2020.

Mengutip dari kompas, Tri mengatkan klaster tersebut dapat muncul apabila ada sekelompok orang berkerumun.

Oleh karena itu, Tri menilai perlunya ada sanksi bagi bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, sanksi tersebut bisa berupa pengguran dari konstestasi Pilkada 2020.

“Jadi sanksi itu harus tegas. Kalau dua tiga kali menyalahi aturan harusnya gugur pencalonan itu. Kalau enggak gugur, ya sudah akan diulang-ulang oleh calonnya,” kata Tri.

Waktu pendaftaran Pilkada 2020 sendiri mulai dari hari Jumat (4/9 sampai hari Minggu (6/9). Selama dua hari pendaftaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan bahwa setidaknya ada 243 dugaan pelanggaran dari bakal calon kepala daerah.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa pada hari pertama terdapat 141 pelanggaran dan pada hari kedua terdapat 102 pelanggaran. Sedangkan data untuk hari ketiga masih dalam proses pengumpulan.

Baca Juga: Budidaya Kopi Bowongso Kawasan Lereng Gunung Sumbing

Pelanggaran Yang Umum Terjadi

Fritz mengatakan bahwa umumnya, pelanggaran yang terjadi adalah ketika bakal pasangan calon (paslon) membawa massa saat mendaftar ke KPU.

Selain itu, beberapa calon juga tidak membawa hasil test PCR atau swab test sebagai syarat verifikasi berkas ketika hendak mendaftar.

“Termasuk 20 orang yang tidak membawa hasil swab saat pendaftaran,” kata Fritz.

Fritz juga mengatakan bahwa kerumunan massa yang mendampingi pasangan calon termasuk sebagai pelanggaran keamanan. Ia meminta polisi untuk menindak apabila pelanggaran yang serupa terjadi lagi.

“Itu pelanggaran keamanan. Polisi yang bertanggung jawab,” ujar Fritz.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pun sudah mewanti-wanti para paslon yang hendak berkampanye. Tito mengatakan bahwa setiap paslon hanya boleh melakukan pengumpulan massa satu kali selama masa kampanye pilkada 2020. Jumlah massa yang berkumpul juga dibatasi maksimal 100 orang.

Tito menambahkan bahwa paslon yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi oleh Bawaslu.