Corona Indonesia, Sebagai Bencana Nasional Non-Alam
beritapapua.id - Corona Indonesia, Sebagai Bencana Nasional Non-Alam - Deki Prayoga

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan wabah virus Corona atau dengan nama lain Covid-19 di Indonesia sebagai bencana Nasional non-alam. Presiden Jokowi juga telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Gugus tugas tersbut nantinya dalam rangka untuk mengkoordinasi kapasitas pusat dan daerah.

“sekarang statusnya bencana, Undang-Undang bencana Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan 3 jenis bencana, yaitu Bencana Alam, Non-Alam, dan Sosial”. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk penangan Covid-19 dr. Achmad Yurianto data, keterangan resmi Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lewat surat resminya mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan status darurat nasional. Apalagi sudah mencapai 5 kasus kematian dari total 117 pasien yang positif. Hingga kini angka kematian mencapai 6.518, dan yang sembuh sebanyak 77,776 orang diseluruh dunia dikutip dari worldometers.info.

WHO melalui suratnya kepada Jokowi, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebereyesus menyarankan dengan sangat agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat, termasuk mendeklarasikan darurat nasional.

Berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuh dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Baca Juga: Cegah Penyebaran Corona, Pemerintah Himbau Beraktivitas dari Rumah

Sekilas mengenai Penanggulangan Bencana

Pada Pasal 1 Angka 19 UU Penanggulangan Bencana berbunyi:

“19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.” Dalam konteks ini menjelaskan pihak yang menetapkan keadaan darurat adalah atas rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, negara bisa menggunakan dana tertentu dalam kondisi status tanggap darurat bencana. BPNPB mememiliki dana siap pakai dalam anggaran negaranya yang dapat digunakan dalam kondisi tanggap darurat bencana. Berdasasrkan Pasal 62 Ayat (1) UU Penanggulangan Bencana yang berbunyi “Pada Saat tanggap darurat, Badan nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf f.”