Dampak Positif PON XX, Berkurangnya Pemabuk di Kabupaten Jayapura
beritapapua.id - ilustrasi stop alkohol. (foto: istimewa)

Selama pelaksanan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX berlangsung berdampak positif di wilayah Kabupaten Jayapura. Salah satunya adalah kebiasaan buruk masyarakat yang sering mabuk-mabukan di tempat umum bisa berkurang.

Hal ini seperti yang Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw sampaikan saat berada di ruang kerjanya pada, Senin (18/10/2021) kemarin.

“Banyak hal positif yang dapat kita lihat selama PON XX berlangsung di Kabupaten Jayapura, salah satunya adalah orang mabuk berkurang bahkan tidak terlihat sama sekali,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran pihak Kepolisan Resor (Polres) Jayapura melalui Satuan Binmas, yang terus berupaya untuk mengimbau masyarakat agar dapat menjaga keamanan selama PON XX berlangsung.

Selain itu, adanya kesadaran masyarakat yang secara bersama menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing.

“Pemerintah daerah sudah lama tidak mengeluarkan surat izin usaha dan perdagangan minuman keras di daerah ini. Oleh sebab itu, tidak hanya ketika PON XX berlangsung lalu kesadaran masyarakat ini tumbuh secara tiba-tiba. Harus berjalan untuk selamanya, pihak kepolisian juga kami harapkan untuk melakukan tindakan tegas. Baik itu melalui pintu belakang maupun pintu depan,” tegas Awoitauw.

Upaya Pemerintah Daerah

Mathius menambahkan, dalam masa kepemimpinanya pernah memulangkan satu kontainer yang berisikan ribuan botol minuman beralkohol dari berbagai jenis. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah sangat serius dalam memberantas pengaruh-pengaruh negatif di tengah masyarakat.

“Yang mabuk juga rugi, keluarga juga rugi, orang yang tidak mabuk juga mengalami kerugian. Kondisi seperti ini yang harus dicegah dan dilawan dengan serius oleh kita semua. Istilah sekarang, jalan depan tidak bisa, maka jalan belakang dan jalan tikus lainnya bisa untuk ditempuh. Ini yang menjadi tugas pihak kemanan yang harus lebih tegas mengatasinya,” ucap Mathius.

Baca Juga: 9 Pemda di Papua Meraih Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI

Sementara itu, Ketua Forum Kota (Forkot) Sentani, Deniks Felle mengatakan kebiasaan buruk ini juga sudah pemerintah daerah antispasi dengan membuat Peraturan daerah. Hal ini juga sebagai bentuk pencegahan agar konsumsi miras secara berlebihan bisa berkurang di masyarakat.

“Untuk kepentingan ekonomi, pendapatan daerah, miras juga diperlukan. Perda ada untuk mengawalnya. Karena dengan harga yang menurut pembeli (masyarakat) bisa dijangkau, maka peredaran miras akan berjalan seperti biasa,” katanya.