DAP Mengingatkan OAP Dapat Menolong Dirinya Sendiri
Ilustrasi orang asli papua (OAP) (foto : dailymail.co.uk)

Dewan Adat Papua atau DAP mengingatkan Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat menolong dirinya sendiri. Hal ini Leo Imbiri katakan dalam webinar Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP).

Sekretaris Umum Dewat Adat Papua (DAP), Leo Imbiri mengatakan ada berbagai masalah yang kini OAP hadapi, menurutnya salah satunya ancaman depopulasi.

“Kita tidak bisa tunggu orang lain datang menolong kita, kalau kita tidak mulai menolong sendiri,” kata Leo Imbiri dalam webinar Aliansi Demokrasi untuk Papua. Kegiatan webinar sendiri terlaksana pada, Jumat (9/4/2021).

Webinar daring itu sendiri bertemakan “Laporan Situasi HAM di Papua tahun 2020 dan tantangannya di tahun 2021.”

Ia juga mengatakan, orang asli Papua jangan hanya bicara dan menyoroti pihak lain. Mesti mamanfatkan setiap kesempatan yang ada menyelematkan diri mereka.

“Kalau kita hanya bicara, padahal ada ruang di depan kita dan kita tidak lakukan, itu sia-sia,” ujarnya.

Menurutnya, DAP terus berupaya memastikan OAP dapat berjuang. Dan mampu bertahan hidup dalam situasi yang tidak menguntungkan.

“Salah satu cara mencegah depopulasi orang asli Papua adalah memiliki anak sebanyak banyaknya,” ucapnya.

Dewan Adat Papua : Membangun Kerangka Strategi Bersama

Karena dalam situasi sengkarutnya masalah Papua dan orang asli Papua kini, Leo Imbiri menyarankan para pegiat kamanusiaan membangun kerangka strategi bersama.

Baca Juga : HPI Bersama Bank Papua Menggelar “Napak Tilas Religi Berbagi Kasih”

Oleh Karena itu mestinya ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang memberi perhatian khusus pada perubahan kebijakan pemerintah.

“Perlu ada konsolidasi rutin di antara LSM yang bekerja dalam penegakan HAM di Papua,” katanya.

Dalam hal ini Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, laporan AlDP itu memberikan gambaran bagaimana situasi hukum dan HAM di Papua pada 2020, dan potensi yang akan terjadi pada 2021.

“Tantangan terbesar kini adalah skema pemekaran Papua dan keberlanjutan Otsus,” kata Ramandey.

Ramandey juga menambahkan, jika kedua kebijakan pemerintah tidak dikelola secara baik, serta tidak dengan mekanisme dialog yang benar, maka akan berpotensi menjadi masalah.

“Pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat, mungkin bisa mengundang tokoh tokoh Presidium, yang masih ada kini. Karena mereka punya pengalaman dan kemampuan melaksanakan dialog bermartabat dalam konteks HAM,” ujarnya.