DAP Minta Pemerintah Rumuskan Solusi Terbaik Masalah di Papua
beritapapua.id - Ilustrasi, pengungsi di Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata (foto : Komnas HAM Perwakilan Papua)

Dewan Adat Papua atau DAP versi Kongres Masyarakat Adat di Biak, mendesak para pemangku kepentingan di Papua segera merumuskan solusi masalah di Bumi Cenderawasih. Hal ini agar bisa mendapatkan solusi terbaik dan titik terang agar tidak ada lagi jatuhnya korban.

Karena akibat dari konflik yang terjadi memang ada beberapa korban jiwa dari aparat keadaman maupun anggota OPM. Dan tidak hanya itu bahkan juga ada beberapa warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut menjadi korban.

Oleh karena itu Sekretaris II DAP, John NR Gobai, menyampaikan bahwa harus ada solusi untuk semua konflik yang ada.

Dan ia juga berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan DPR Papua harus menggelar pertemuan forum komunikasi pimpinan deerah yang melibatkan kepala daerah dari wilayah rawan konflik, gereja, tokoh adat, dan tokoh agama.

Hal itu untuk membahas solusi terbaik dan jalan keluar terbaik agar konflik tidak terus terjadi.

Pertemuan itu juga nantinya untuk mencari akar masalah, merumuskan program penanganan konflik di Papua, dan bagaimana merangkul semua kelompok di sana.

Setelah lakukan pertemuan ia harap akan ada perwakilan tokoh yang berangkat ke Jakarta bertemu Presiden, menteri terkait, Kapolri, Panglima TNI, dan Komisi I DPR RI. Hal ini dalam upaya melakukan komunikasi juga dengan Pemerintah Pusat.

DAP : Semua Kelompok Harus Saling Berdialog

Menurutnya, dalam upaya mencari solusi lewat dialog, semua kelompok mesti diajak bicara. Termasuk mereka yang beda pendapat. Sebab menangkap dan mengejar mereka hanya solusi sesaat. Namun kemudian akan menyisahkan dendam berkepanjangan.

“Dialog dengan mereka yang berbeda pendapat tidak bisa dilakukan hanya sekali. Mesti berkelanjutan hingga adanya kesepakatan konsensus bersama,” ujarnya.

Baca Juga : Bandara Aminggaru di Buka Hanya Untuk Penerbangan Emergency

Gobai yang merupakan Ketua Kelompok Khusus atau alat kelengkapan dewan yang kedudukannya setara fraksi di DPR Papua dan beranggotakan 14 anggota dewan melalui mekanisme pengangkatan ini, mengatakan mesti ada langkah kongkrit dan solusinya mengurai masalah di provinsi tertimur Indonesia itu.

Akan tetapi menurutnya kewenangan pertahanan dan keamanan adalah kewenangan absolut pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pendekatan keamanan dan penambahan pasukan ke Papua seperti selama ini bukan satu satunya solusi. Ada banyak cara yang lebih humanis.

Sebab, katanya, dalam operasi keamanan di Papua selama ini, selalu berdampak pada jatuhnya korban dari tiga pihak. Mereka adalah aparat keamanan, OPM, dan warga sipil.

“Untuk membicarakan dampak operasi keamanan di Papua, mesti dengan pihak di Jakarta. Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan para pihak terkait di sana,” ucapnya.