Data PNS Misterius, Terima Gaji tapi Tak Ada Orangnya
beritapapua.id - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana (foto : istimewa)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) misterius. Bahwa, sebanyak 97.000 data pegawai sipil negeri (PNS) terima gaji dan pensiun, namun ternyata orangnya tidak ada.

Selain itu, BKN menyebut hal ini sudah terjadi sejak tahun 2002 hingga 2014. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, membenarkan hal ini.

“Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Gajinya kita bayar, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” kata Bima dalam acara virtual, Senin (24/05/2021).

Menurutnya, hal ini lantaran pemutakhiran data PNS yang cenderung lamban. Sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia baru melakukan pemutakhiran data PNS 2 kali. Hal itu terjadi tahun 2002 dan 2014.

Selanjutnya, Bima mengatakan bahwa pemutakhiran data tahun 2002 tidak memberikan dampak signifikan pada data PNS. Dari program yang memakan banyak biaya itu, Bima menyebut masih banyak data PNS yang perlu dilengkapi.

“Proses yang mahal dan lama itu tdk menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu,” tuturnya, mengutip kompas.

Kemudian, pemutakhiran data kedua pada tahun 2014 ia nilai lebih baik. Namun, faktanya pemutakhiran itu masih menunjukkan kelemahannya. Buktinya adalah temuan data fiktif yang baru-baru ini terkuak.

BKN Soal Data Palsu: Itu Data Pendataan Ulang PNS Tahun 2014

Meskipun pemutakhiran data tahun 2014 tergolong lebih baik, namun masih ada celah untuk data fiktif. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono angkat bicara soal ini.

Baca Juga : Kajian Islam: Mengalah dalam Debat Bukan Berarti Kalah

Menurutnya, sekitar 100.000 data palsu tersebut adalah PNS yang tidak mengikuti PUPNS. PUPNS adalah singkatan dari Pendataan Ulang PNS secara Elektronik yang termasuk dalam pemutakhiran data tahun 2014.

“Jadi dulu tahun 2014 ada PUPNS). Yang tidak mengikuti PUPNS ada 90.000-an lebih,” terangnya mengutip detikcom, Senin (24/05/2021).

Alasan mereka tidak mengikuti PUPNS pun beragam. Paryono menyebut beberapa alasan tersebut seperti sakit atau sedang melakukan pekerjaan luar kota. Oleh karenanya, solusi atas data ‘hantu’ ini adalah melakukan pengajuan data Pegawai Negeri Sipil kepada BKN untuk mengikuti kembali PUPNS.

“Istilahnya bukan PUPNS susulan, tetapi mereka menyampaikan usul ke BKN untuk mengaktifkan data PNS sebagai akibat tidak mengikuti PUPNS,” jelas Paryono.

PUPNS adalah bank data dari PNS. Ini adalah media bagi pemerintah untuk memantau dan memperoleh data para PNS secara akurat. Namun, sistem ini harus bekerja secara dua belah pihak. Baik pagi pengelola dan juga Pegawai Negeri Sipil.

Maksudnya, para pegawai negeri pun harus turut bekerja sama dalam mengisi dan mengikuti PUPNS. Hal ini agar pemerintah dapat melakukan manajemen yang baik bagi para PNS.