Daulat Pangan Indonesia yang Belum Tercapai
Daulat Pangan Indonesia yang Belum Tercapai

Daulat Pangan Indonesia yang Belum Tercapai – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Secara geografis Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, dan pada zaman kerajaan kuno, Indonesia telah menjadi negara dengan letak yang strategis dan menjadi persinggahan penting bagi jalur perdagangan. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat.

Kondisi umum seperti ini juga didukung oleh kekayaan dan potensi alam Indonesia, salah satu alas an mengapa Indonesia pernah dijajah bukan lagi sebuah rahasia, karena rempah-rempah dan berbagai macam tanaman komoditi mampu diproduksi dengan baik di tanah Nusantara. Indonesia bisa dikatakan negara dengan potensi agraria yang kuat dan produktif karena memiliki iklim tropis yang tidak perlu mengalami musim dingin. Hal ini, tentu saja merupakan sebuah kesempatan untuk mendorong Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang perkasa dan mandiri. Namun, hal tersebut bukan sebuah proses dan jalan mudah untuk dicapai.

Baca Juga: Indonesia dan Sistem Pendidikan Ideal

UU Nomor 18 Tahun 2012

Indonesia memiliki amanat undang-undang untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kedaulatan pangan artinya, Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksi pangan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, menyediakan pangan yang beraneka ragam, tentunya pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Tujuan dari kedaulatan pangan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang bermutu dan aman, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan. Serta, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Kebijakan, peraturan dan catatan kelam bangsa yang pernah dijajah meninggalkan luka-luka bagi bangsa ini untuk bangkit dan mampu berdaulat. Bahkan, semakin ke sini, tingkat produktifitas pertanian tidak kunjung membaik. Tidak jarang Indonesia bahkan justru mengimpor hasil pertanian seperti beras, jagung, kedelai dari negara lain. Seharusnya, hal ini hanya terjadi jika dan hanya jika Indonesia kekurangan hasil pertanian untuk kecukupan kebutuhan. Adanya kesalahpahaman dan kurang nya komunikasi antara pemerintah dan kebutuhan rakyat masih menjadi pertanyaan besar dan membutuhkan penyelesaian nyata. Misalkan, tidak menyeragamkan pangan pokok antara wilayah penghasil beras dengan wilayah pengahasil umbi-umbian. Masyarakat dan pemerintah mampu menyesuaikan kebutuhan dengan hasil alam di wilayahnya sendiri tanpa harus melakukan penyeragaman. Hal tersebut justru menyebabkan ketimpangan pada sektor ekonomi.