Demonstran Memblokade Pintu Masuk Kantor Bupati Jayapura
beritapapua.id - Situasi jalan menuju Kantor Bupati Jayapura yang dipalang massa Forum Peduli Kemanusiaan pada Senin. (foto : jubi)

Demonstran yang tergabung dalam aksi Forum Peduli Kemanusiaan pada Senin (26/7/2021) memblokade akses masuk Kantor Bupati Jayapura di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua. Akibatnya, banyak Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak bisa berkantor.

Massa Forum Peduli Kemanusiaan berdemonstrasi menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki penggunaan dana bantuan korban banjir bandang Sentani. Mereka memblokade akses menuju Kantor Bupati Jayapura sejak pukul 06.00 WP, membuat kendaraan roda dua dan empat milik pegawai terpaksa diparkir di sepanjang jalan menuju kantor.

Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jayapura, Josua Yarona mengaku sudah berangkat ke kantor sejak pagi untuk mengikuti apel rutin. Akan tetapi, para demonstran sudah memblokade dan memalang akses kantor Bupati Jayapura.

Massa juga menaruh sejumlah poster dan baliho di pagar Kantor Bupati, dan memasang tenda di pintu masuk.

“Sebagian besar pegawai terpaksa tertahan,” ucap ujar Yarona.

Yarona menyatakan tidak mengetahui jika Kantor Bupati Jayapura akan massa palang seperti itu. Namun ia memahami jika warga berunjuk rasa karena mengeluhkan transparansi bantuan bagi warga yang terdampak banjir bandang pada 16 Maret 2019.

“Apapun itu, semua harus berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, ” katanya.

Terkait unjuk rasa tersebut Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Timoteus Demetouw mengatakan telah ada penggurangan aktivitas karyawan di kantor Bupati Jayapura karena situasi pandemi Covid-19. Demetouw menyatakan setiap harinya hanya 25 persen warga yang untuk diperbolehkan masuk kantor Bupati Jayapura, sementara sisanya bekerja dari rumah.

“Ada sebagian pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terdampak Covid-19, dan harus isolasi mandiri. Terkait pemalangan akses masuk yang dilakukan oleh Forum Peduli Kemanusiaan, wajar saja, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan,” ujar Demetouw.

Sejumlah Tokoh Adat Rencanakan Berunjuk Rasa Pada Senin

Pekan lalu, sejumlah tokoh adat dan aktivis Forum Peduli Kemanusiaan sudah mengumumkan rencana mereka untuk berunjuk rasa pada hari Senin (26/07/2021) di depan pintu gerbang kantor Bupati Jayapura. Para tokoh adat dan Forum Peduli Kemanusiaan menuntut DPRD Kabupaten Jayapura segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Hal ini guna untuk memeriksa penggunaan dana bantuan bagi para korban banjir bandang Sentani.

Koordinator Forum Peduli Kemanusiaan, Manasse Bernard Taime mengatakan demonstrasi pada Senin lebih besar daripada empat aksi sebelumnya.

Baca Juga : Pemkot Jayapura Siapkan Tempat Karantina Bagi Pasien Covid-19

“Kehadiran kami disini tanpa ada unsur politik atau diboncengi oleh kepentingan lain. Ini murni untuk kemanusiaan. Sekali lagi, harus ada transparan soal dana hibah banjir bandang, ” ungkapnya.

Salah satu tokoh pemuda, Nelvis Ibo mengatakan, aksi pada Senin adalah puncak dari aksi-aksi sebelumnya. Tuntutan warga dari sejak aksi pertama hingga ke lima ini tidak berubah, meminta DPRD Kabupaten Jayapura membentuk Panitia Khusus.

“Jika pansus dibentuk, maka ada dua pengawasan yang dilakukan. Pertama, menelusuri penggunaan dana hibah banjir bandang yang sejak September 2020 sudah ada di Kas Daerah. Kedua, Pansus juga dapat merekomendasikan penambahan waktu pengelolaan dana hibah tersebut. Karena 275 miliar ini tidak mungkin diserap habis dalam waktu dua bulan,” ujarnya.