Desakan Untuk Menunda Pilkada Serentak 2020
Beritapapua.id - Desakan Untuk Menunda Pilkada Serentak 2020 - Tirto

Desakan Untuk Menunda Pilkada Serentak 2020 – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi polemik saat pandemi covid-19. Desakan untuk menunda Pilkada pun muncul dari berbagai pihak.

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan penyelenggaraan Pilkada saat situasi pandemi berpotensi memunculkan klaster baru covid-19.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati mengatakan bahwa meski telah ada protokol kesehatan, Pilkada tetap memaksa orang-orang untuk bertemu, dan berpotensi untuk menyebarkan virus.

“Sebetulnya situasi Pilkada nggak kawin dengan situasi pandemi. Tahapan Pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah,” kata Agustyati, Jumat (18/9).

Agustyati pun meminta pemerintah menunda Pilkada untuk sementara waktu. Menurutnya, pemerintah punya dua opsi, yakni menunda Pilkada secara nasional, atau menunda pilkada secara parsial.

“Opsi itu ada, bisa menunda secara nasional 270 daerah ditunda, atau bisa juga menundanya parsial per daerah. Misalnya di satu daerah sangat buruk situasi covid-nya, bisa daerah itu yang ditunda saja,” ujar Agustyati.

Senada dengan Perludem, Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) juga meminta penundaan pilkada. Dengan alasan bahwa pandemi covid-19 Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

Baca Juga: Mama Yane, Perajin Papua Yang Berkreasi Dengan Batok Kelapa

60 Bakal Calon Kepala Daerah Positif Covid-19

Desakan Untuk Menunda Pilkada Serentak 2020
Beritapapua.id – Desakan Untuk Menunda Pilkada Serentak 2020 – Tribun

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengungkap ada 60 bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif covid-19.

“Hingga tanggal 14 September 2020, menurut KPU, ada 60 bakal calon yang dinyatakan positif covid-19,” ungkap juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, di Istana Kepresidenan, Kamis (17/9).

Selain itu, Wiku pun mengungkapkan bahwa terjadi ratusan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon maupun partai politik.

“Terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bapaslon, bakal pasangan calon, maupun partai politik. Beberapa pelanggaran tersebut di antaranya ada yang positif saat mendaftar, terjadinya kerumunan seperti arak-arakan, dan tidak menjaga jarak, dan tidak melampirkan hasil swab¬†saat mendaftar,” tutur Wiku.