Dewan Gereja Papua Nyatakan Tolak Rencana DOB di Papua
beritapapua.id - Dewan Gereja Papua menanggapi wacan dialog damai Komnas HAM RI. (Foto: Papuainside)

Dewan Gereja Papua atau West Papua Council of Churches menyatakan menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua. Pasalnya, DOB sebagai jalan mempercepat pemusnahan Orang Asli Papua (OAP) dan mempermudah eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Papua.

Pernyataan Dewan Gereja Papua ini disampaikan melalui Siaran Pers di Kantor Sinode GIDI Sentani, Jayapura, Senin (21/3/2022). Siaran pers Dewan Gereja Papua tersebut sudah medapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Pdt. Benny Giay, Pdt. Andrikus Mofu, Pdt. Dorman Wandikbo dan Pdt. Socratez S.Yoman.

“Kami terus memprihatinkan tren meningkatnya jumlah migrasi orang Indonesia masuk ke Tanah Papua. Dalam kurun waktu 59 tahun Indonesia menduduki tanah dan manusia di Tanah Papua, dari waktu ke waktu orang Papua terus semakin tersisih dan termajinalkan di atas tanah mereka sendiri,” kata Presiden Gereja Baptis Papua, Pdt Socratez Sofyan Yoman saat membacakan pernyataan resmi Dewan Gereja Papua.

Yoman menyatakan jumlah Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat saat ini mencapai 2,3 juta jiwa. Padahal, Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk Provinsi Papua hasil Sensus Penduduk 2020 mencapai 4,3 juta jiwa, sementara jumlah penduduk Provinsi Papua Barat hasil Sensus Penduduk 2020 mencapai 1,134 juta jiwa.

“Dari apa yang kami baca dan secara nyata kami alami, dari waktu ke waktu orang Papua terus semakin tersisih dan termajinalkan di atas tanah mereka sendiri,” sebut siaran pers.

Tingginya Migrasi ke Papua

Yoman menyatakan pertambahan penduduk di Papua sangat tinggi, karena tingginya migrasi penduduk Indonesia ke Tanah Papua. Ia menyatakan pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia di Tanah Papua 36.000 jiwa, dan jumlah Orang Asli Papua 887.000 jiwa.

Memasuki tahun 2022, jumlah orang Papua di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) 2.300.0001 orang dari total penduduk 5.770.000 orang

Baca Juga: Panduan Memilih Vaksin Booster dari Kementerian Kesehatan

Pemekaran Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Tanah Papua juga telah menjadi senjata ampuh pemerintah dalam melakukan politik penguasaan dan pendudukan di Tanah Papua.
Mereka juga mulai masuk menguasai dalam politik parlemen dan pemerintahan di Tanah Papua.

Dewan Gereja Papua meminta Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara dan Komisi II DPR RI untuk menghentikan semua manuver rencana politik pemekaran provinsi untuk membentuk empat provinsi baru di Tanah Papua. Dewan Gereja Papua menyatakan rencana pemekaran itu dipaksakan dan tanpa aspirasi rakyat Papua.