Dilema Pulang Kampung: Perbedaan Mudik dan Perjalanan
Dilema Pulang Kampung: Perbedaan Mudik dan Perjalanan (foto : sidonews)

Pemerintah resmi melarang masyarakat Indonesia untuk mudik atau pulang kampung. Peraturan tersebut secara efektif berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei. tentu, keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19.

Kemudian, larangan tersebut berlaku untuk segala jenis transportasi. Baik transportasi darat, laut, maupun udara. Adapun tujuan dari pelarangan mudik adalah untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menegaskan bahwa aturan tersebut mencakup mudik lokal. Maksudnya, bertemu kerabat dalam wilayah dekat pun sebaiknya jangan

“Jangan sampai terjadi mudik lokal. Kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki, artinya apa? Bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya,” kata Doni, mengutip kompas.

Selanjutnya, Doni menambahkan bahwa strategi pencegahan penularan virus corona ini perlu kerja sama banyak pihak. Termasuk kerja sama dengan masyarakat dalam hal mematuhi aturan tersebut.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, juga mengatakan hal serupa. Bahwa larangan mudik Lebaran untuk tahun 2021 berlaku untuk mencegah penularan Covid-19.

“Mudik dilarang karena silaturahmi secara fisik akan sulit untuk tidak bersentuhan fisik, yang berpotensi menularkan Covid-19 di masa pandemi ini,” kata ,mengutip Kompas.com, Selasa (04/05/2021).

Apa Bedanya Mudik dan Perjalanan ke Kampung?

Faktanya,, terdapat perbedaan makna antara mudik dan melakukan perjalanan. Dalam SE Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan dua konsep berbeda. Bahwa, pemerintah memberlakukan pengetatan bepergian 2 pekan sebelum dan sepekan setelah mudik.

Pengetatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) atau pengetatan perjalanan itu berlaku pada 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021. Lantas, apa bedanya mudik dan perjalanan ke kampung?

Baca Juga : Kajian Islam : Bolehkah Berdoa Meminta Pacar?

Selanjutnya, menurut SE No 13 Tahun 2021, mudik adalah perjalanan ke kampung halaman dalam masa lebaran atau Idul Fitri. Artinya, pergi ke kampung atau ke mana pun dengan tujuan silaturahmi dan dalam masa lebaran termasuk mudik.

Sedangkan perjalanan adalah pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota maupun lintas negara. Hal ini mencakup segala moda transportasi seperti pribadi, umum, jalur darat, laut, maupun udara.

Perjalanan ini membutuhkan persyaratan khusus. Antara lain:

  1. Kendaraan pelayanan distribusi logistik
  2. Bekerja atau perjalanan dinas
  3. Kunjungan keluarga sakit
  4. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
  5. Ibu hamil didampingi 1 orang anggota keluarga
  6. Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang

Kemudian, mereka yang hendak melakukan perjalanan membutuhkan Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM. Surat ini wajib memuat tanda tangan,

  1. Pejabat setingkat eselon II, khusus bagi pegawai pemerintahan/ASN, BUMN, BUMD, TNI dan Polri
  2. Pemimpin perusahan, khusus bagi pegawai swasta
  3. Kepala desa atau lurah, khusus bagi masyarakat umum
  4. Saat melakukan perjaalanan non-mudik, masyarakat wajib memiliki SIKM yang versi cetak dengan identitas pelaku perjalanan.

Dengan demikian, itulah perbedaan mudik dan perjalanan.

Ada Wilayah yang Boleh Berpergian Lokal

Selanjutnya, meski menyebut bahwa masyarakat butuh SIKM untuk melakukan perjalanan, ada 8 wilayah khusus yang terkecuali. Merujuk pada Pasal 4 Permenhub Nomor 13 Tahun 2021, berikut 8 wilayah tersebut,

  1. Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro)
  2. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
  3. Bandung Raya Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur)
  4. Solo Raya Jogja Raya Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusilo)
  5. Makassar, Sungguminasa, Takalar, Maros (Maminasata).

Oleh karena itu, perhatikan peraturan yang berlaku.