Staf Ahli Gubernur Papua, Donatus Mote mengharapkan pembangunan kelautan dan perikanan wajib direncanakan dan dilakukan dari hulu ke hilir, secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pentingnya cara tersebut, karena sektor kelautan dan perikanan punya efek ganda untuk perekonomian di Papua.
“Namun yang pasti pembangunanya pun harus sesuai dengan kebijakan Provinsi Baru masing-masing,” kata Mote di Jayapura, Jumat (25/11/2022).
Donatus Mote menyampaikan hal itu dalam forum koordinasi organisasi perangkat daerah(OPD), membahas perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan pasca penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Sementara tu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal mengungkapkan, forum Koordinasi ini menjadi sarana sinkronisasi, konsolidasi dan koordinasi antar pihak terkait dalam merencakanan pembangunan kelautan dan perikanan pasca-DOB.
“Masih jadi pertanyaan besar, akan apa, mau ke mana dan jadi apa. Ini harus kita diskusikan karena kelautan dan perikanan adalah sektor unggulan Papua.”
Baca Juga: Derek Hegemur: Pengelolaan Ikan Menjadi Sumber Usaha Baru di Bumi Cenderawasih
“Ini kita tadinya secara kolektif bersama namun harus dipisahkan karena kebijakan DOB,” jelas Iman.
Iman menambahkan beberapa kebijakan yang [diambil] terutama menyangkut penganggaran kegiatna di 2023 pun sudah memisahkan antara provinsi induk dan provinsi baru. Sementara pihaknya punya 19 unit pelaksana teknis di wilayah provinsi baru itu.
“Bagaimana kita punya pelabuhan ikan yang ada di Pomako, itu kan jadi pertanyaan.”
“Ini yang harus kita bicarakan untuk mendapat informasi dan lainnya. Mungkin strateginya nanti anggaran APBN dititipkan di provinsi induk untuk back-up UPT yang ada di tiga provinsi baru,” tandasnya .
